NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Dukcapil-PMK) menerima hibah 24 ribu keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penyerahan hibah tersebut dilakukan pada Senin (3/11/2025) sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat menjamin ketersediaan blangko KTP-el di seluruh daerah, termasuk provinsi baru hasil pemekaran di Tanah Papua.
Sekretaris Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
“Pada hari ini Ditjen Dukcapil Kemendagri menyerahkan sebanyak 24 ribu keping blangko KTP-el kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Bantuan ini akan segera kami distribusikan ke delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah,” ujar Yeremias Mote melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut, Yeremias menjelaskan bahwa distribusi blangko tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat yang belum mengganti KTP lama dari Provinsi Papua ke Papua Tengah, serta untuk penduduk baru yang telah berusia 17 tahun dan wajib memiliki KTP-el.
“Selain itu, blangko juga akan digunakan untuk mencetak data Print Ready Record (PRR) bagi warga yang sudah melakukan perekaman biometrik tetapi KTP-elnya belum tercetak,” jelas mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire itu.
Ia menambahkan, penyaluran blangko KTP-el akan disertai dengan tinta cetak, film, dan ribon yang telah dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun 2025, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa.
“Distribusi blangko dan perlengkapan pencetakan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Dinas Dukcapil kabupaten. Untuk teknis pelaksanaannya, kami menunggu arahan Kepala Dinas, Bapak Albert Iyai,” tambahnya.
Menurut Yeremias, langkah cepat Pemprov Papua Tengah dalam mengambil dan mendistribusikan blangko KTP-el ini dilakukan sebagai respon atas berbagai keluhan masyarakat, terutama mereka yang belum mengganti identitas kependudukan dari Provinsi Papua ke Papua Tengah atau belum menerima hasil cetak KTP-el meski sudah melakukan perekaman.
“Kami menerima banyak laporan, terutama dari orang tua yang anaknya sudah melakukan perekaman biometrik dan sedang menempuh kuliah, tetapi KTP-elnya belum tercetak. Dengan adanya hibah ini, kami berharap pelayanan bisa lebih cepat dan merata,” tutup Yeremias. [*].
