Finalisasi Pengurus DPW PKB Papua Pegunungan Masuk Tahap Akhir, DPW Tegaskan Keputusan Pusat Bersifat Final

WAMENA, TOMEI.ID | Proses penyusunan pencalonan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masa bakti 2026–2031 di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan memasuki tahap final. Rapat formatur penyusunan pencalonan pengurus DPC resmi digelar di Hotel Horison Kota Raja, Waena, Jayapura, pada Minggu (21/6), sebagai penentu akhir konsolidasi struktur partai sebelum penetapan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Forum tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan kepengurusan berjalan sesuai mekanisme partai, dengan keputusan DPP PKB sebagai hasil akhir yang bersifat final dan wajib dipatuhi seluruh kader.

Seluruh proses penyusunan disebut telah diselesaikan, mulai dari pemetaan bakal calon hingga tahapan penetapan resmi oleh DPP PKB. Mekanisme ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem digital, sehingga penentuan calon yang dinilai layak maupun tidak layak didasarkan pada hasil pemetaan resmi partai.

Ketua DPW PKB Provinsi Papua Pegunungan, Asis Lani, menegaskan seluruh kader harus menerima hasil keputusan organisasi dan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Apapun keputusan DPP, kami siap ikut. PKB ini milik bersama, bukan partai keluarga. Semua pengurus harus mengakomodir semua pihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja-kerja konsolidasi yang dilakukan tim pemetaan, pengurus DPC, dan DPW menunjukkan progres signifikan. Data kepengurusan yang diinput oleh liaison officer (LO) provinsi, sekretaris, dan tim teknis disebut telah mencapai 85 persen hanya dalam waktu dua hari, dan ditargetkan tuntas 100 persen pada malam yang sama.

“Setelah 100% selesai, kami akan turun melantik pengurus di kabupaten,” ujarnya.

PKB Papua Pegunungan, lanjutnya, siap bersaing secara sehat dengan partai politik lain sembari memperkuat soliditas internal menghadapi dinamika politik di daerah. Ia juga menanggapi adanya manuver dari oknum tertentu yang muncul di tengah proses penyusunan kepengurusan.

Menurutnya, manuver tersebut bukan merupakan bentuk keberatan resmi terhadap mekanisme partai, melainkan ekspresi kekecewaan pihak tertentu. Sebab, seluruh tahapan formal, mulai dari Musyawarah Cabang (Muscab) di Wamena hingga uji kelayakan dan kepatutan di Jayapura, telah berjalan tanpa protes maupun penolakan resmi.

“Manuver oknum tertentu hanyalah bagian dari kekecewaan. Semua tahapan resmi sudah berjalan tanpa keberatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghormatan kepada almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dinilainya memiliki jejak penting bagi Papua. Menurutnya, Gus Dur merupakan tokoh yang memberi nama “Papua” sebagai pengganti “Irian Jaya”, warisan sejarah yang patut diingat dan diakui masyarakat Papua.

Di sisi lain, rapat formatur tersebut juga menandai perkembangan baru di internal PKB Papua Pegunungan dengan dibukanya sekretariat resmi DPC Kabupaten Yahukimo. Kehadiran sekretariat itu dinilai sebagai langkah penting, mengingat sebelumnya DPC Yahukimo belum pernah memiliki kantor sekretariat definitif.

Ketua DPC Yahukimo yang baru pun diapresiasi karena dinilai bergerak cepat membangun fondasi organisasi di daerah. Langkah itu disebut layak menjadi contoh bagi DPC lain di Papua Pegunungan agar segera kembali ke daerah masing-masing untuk menata struktur dan infrastruktur partai.

“Ketua DPC Yahukimo memberi contoh dengan membuka sekretariat baru. Saya harap semua DPC segera pulang ke daerah dan membangun sekretariat,” pungkasnya. [*].