WAMENA, TOMEI.ID | Anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Fransina Daby, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera memastikan anggaran Perubahan APBD sebesar Rp465 miliar lebih yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) direalisasikan harus tepat sasaran di delapan kabupaten.
Permintaan tersebut terdesak lantaran waktu efektif pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar satu bulan lebih. Ia mengingatkan agar besarnya anggaran tidak hanya terlihat dalam laporan penyerapan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Fransina kepada awak media di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (31/10/2026).
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Anggaran sebesar Rp465 miliar ini sangat besar, dan penyerapannya harus betul-betul tersalurkan ke delapan kabupaten. Kami minta OPD terkait, terutama Pendidikan, Kesehatan, dan PU, menggunakannya secara bijak agar ada dampak nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga,” ujar Fransina.
Beasiswa Mahasiswa Luar Negeri dan Pelayanan RSUD Wamena Disorot
Di sektor pendidikan, Fransina mendesak Pemprov segera merespons keluhan mahasiswa asal Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya terkait pembayaran beasiswa.
Menurutnya, keterlambatan pembiayaan dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang dipersiapkan menjadi sumber daya manusia (SDM) Papua Pegunungan.
“Mahasiswa kita di luar negeri adalah aset dan masa depan Papua Pegunungan. Banyak yang mengeluh terkait pembiayaan, maka Dinas Pendidikan harus segera memprioritaskan pembayaran mereka,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti keterbatasan tenaga dokter, obat-obatan, dan fasilitas pelayanan di RSUD Wamena.
Fransina juga mengungkapkan keluhan masyarakat terkait antrean panjang, fasilitas sanitasi yang belum memadai, hingga waktu tunggu pelayanan dokter yang harus tunggu hingga empat hari.
“Masyarakat harus menunggu hingga empat hari hanya untuk bertemu dokter, bahkan tak jarang ada pasien yang tidak tertolong. Kami minta Dinas Kesehatan melengkapi fasilitas medis dan obat-obatan sesuai standar resep. Dana dari pusat harus dirapikan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat,” jelasnya.
Jembatan Wolo Rp39 Miliar Dipertanyakan, DPR Soroti Pengawasan BPK
Fransina juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian pembangunan infrastruktur dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Fransina mencontohkan pembangunan Jembatan Wolo di Kabupaten Jayawijaya yang menurut penilaiannya belum layak dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat, meskipun pencairan anggarannya disebut telah mencapai 100 persen atau sekitar Rp39 miliar.
Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas PU dalam empat kali undangan Komisi IV DPR Papua Pegunungan untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan pembangunan tersebut.
“Sudah empat bulan lalu kami minta BPK memeriksa pembangunan Jembatan Wolo ini, tetapi sampai sekarang belum jelas sejauh mana prosesnya. Kami di DPR mempertanyakan dasar BPK memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sementara temuan di lapangan masih ada kejanggalan dan titik koordinat proyek tidak pernah disampaikan sebagai fungsi pengawasan,” cetusnya.
Fransina meminta lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
“Jika BPK tidak mampu menindaklanjuti, saya minta resmi kepada BPK RI, KPK RI, Tipikor, dan Polda Papua untuk segera turun tangan mengambil alih dan memeriksa Kepala Dinas PU serta dugaan penyalahgunaan anggaran di lembaga terkait,” imbaunya.
Kekeringan dan Ekonomi Mama-Mama Pasar Jadi Perhatian
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar, Fransina meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah penanganan dampak kekeringan yang dikaitkannya dengan fenomena El Nino.
Menurutnya, kekeringan telah mengancam perkebunan masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi pangan di delapan kabupaten.
Ia juga menyoroti lesunya perputaran uang dan terbatasnya lapangan kerja yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mama-mama Papua yang berjualan di pasar.
Fransina meminta pemerintah mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak dan mengarahkan anggaran untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan yang sifatnya euforia dan menghabiskan anggaran sebaiknya dikurangi. Anggaran harus diarahkan langsung untuk memutar roda ekonomi masyarakat kecil di pasar, penjual bensin, pedagang eceran, serta menangani krisis pangan akibat kekeringan agar masyarakat tidak kelaparan,” tutup Fransina. [*].
