NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak El Nino dengan meminta delapan pemerintah kabupaten memperkuat Satuan Tugas (Satgas) hingga tingkat kampung.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, di Nabire, Minggu (23/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap meningkatnya ancaman karhutla, kekeringan, serta kondisi warga yang terdampak embun es di Kabupaten Puncak. Pemerintah provinsi, delapan pemerintah kabupaten, Forkopimda, dan instansi terkait membahas pembagian penanganan serta kebutuhan di masing-masing wilayah.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan salah satu hasil utama rapat adalah meminta para bupati memastikan Satgas penanganan dampak El Nino bekerja hingga tingkat kampung agar pemerintah dapat menerima laporan kondisi lapangan secara cepat dan akurat.
“Para bupati di delapan kabupaten diminta membentuk Satgas hingga tingkat kampung dan melaporkan perkembangannya pada pertemuan berikutnya,” ujar Emanuel dalam keterangan terkait hasil rapat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Minggu (23/8/2026).
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan setelah Pemprov Papua Tengah sebelumnya membentuk Satgas Penanggulangan Karhutla tingkat provinsi melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.1.144 Tahun 2026.
Dalam struktur tersebut, Gubernur Meki Nawipa ditetapkan sebagai ketua, sedangkan para bupati menjadi ketua Satgas di masing-masing kabupaten untuk mempercepat koordinasi dan penanganan karhutla di lapangan.
Data yang disampaikan Pemprov Papua Tengah sebelumnya menunjukkan karhutla telah menjadi persoalan lintas wilayah yang membutuhkan respons cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data BMKG per 21 Agustus 2026, tercatat ratusan titik panas di sejumlah kabupaten, dengan Nabire mencatat jumlah tertinggi sebanyak 279 titik, disusul Dogiyai 72 titik, Paniai 54 titik, Puncak 45 titik, Intan Jaya 44 titik, Deiyai 11 titik, Puncak Jaya tujuh titik, sementara Mimika tercatat nihil pada data tersebut.
Menurut Emanuel, kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah kabupaten diminta memastikan perkembangan kebakaran, langkah tanggap darurat, serta kebutuhan di lapangan terdata dan terkoordinasi dengan Satgas provinsi.
“Lahan dan hutan yang terbakar itu sama saja membakar noken kehidupan manusia. Kita hidup bergantung kepada lahan dan bergantung kepada hutan,” kata Emanuel dalam keterangannya mengenai kondisi karhutla Papua Tengah.
Selain penanganan kebakaran, Gubernur Meki Nawipa meminta sektor kesehatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak kondisi cuaca. Dinas Kesehatan Papua Tengah diarahkan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten, termasuk Mimika, untuk menyiapkan obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Dinas Sosial Papua Tengah diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk memastikan dukungan pangan bagi masyarakat yang terdampak embun es. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan ketersediaan kebutuhan dasar di wilayah terdampak.
Pemprov Papua Tengah juga menyiapkan opsi pengerahan helikopter untuk membantu pemadaman karhutla dari udara. Namun, pengerahan tersebut akan dilakukan setelah pembagian wilayah penanganan ditetapkan agar operasi di lapangan dapat berjalan lebih terarah.
Dalam rapat tersebut, Meki turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak yang telah melakukan penanganan terhadap karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak embun es.
Emanuel mengatakan perkembangan pembentukan dan penguatan Satgas hingga tingkat kampung akan kembali dilaporkan dalam pertemuan koordinasi berikutnya pada Rabu (26/8/2026).
Pemprov Papua Tengah menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai kunci menghadapi dampak El Nino, dengan fokus pada percepatan penanganan karhutla, perlindungan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan, serta kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak. [*].
