Gubernur Papua, Matius Fakhiri (tengah), berfoto bersama para pimpinan lembaga pendidikan dan keagamaan usai menyerahkan secara simbolis dana hibah senilai Rp5,75 miliar di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (23/2/2026). Hibah tersebut dialokasikan kepada sembilan lembaga untuk mendukung penguatan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan di Papua. [Foto: Humas Pemprov Papua].
NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyalurkan dana hibah sebesar Rp5,75 miliar kepada sembilan lembaga pendidikan dan keagamaan di Papua pada Tahun Anggaran 2026. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
Penyerahan hibah dilakukan di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (23/2/2026).
Fakhiri menegaskan, kebijakan hibah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang tidak semata berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas pendidikan dan pelayanan keagamaan.
“Sekolah perintis berperan penting dalam membentuk karakter dan kapasitas generasi muda Papua. Sementara lembaga keagamaan menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan agar manfaatnya terukur dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan.
Fakhiri juga menyampaikan komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pembangunan Kantor Klasis GKI Port Numbay, yang telah dialokasikan sejak 2024 dan kembali dianggarkan pada 2026 sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sosial.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Herman Ick, menjelaskan bahwa dana hibah tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Tahun Anggaran 2026 dan telah dialokasikan sesuai dokumen perencanaan daerah.
“Penyaluran hibah ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Papua yang menempatkan pendidikan dan keagamaan sebagai pilar strategis pembangunan daerah, dengan komitmen pengawasan ketat agar setiap rupiah anggaran publik benar-benar menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. [*].
JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…
DOGIYAI, TOMEI.ID | Memasuki usia ke-54 tahun, Pemuda Kelompok Sinar Bintang Daud meneguhkan komitmen untuk…
NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPRK Nabire, Nanci Karolin Worabay, menegaskan dirinya bukan pihak yang meminta…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan…
NABIRE, TOMEI.ID | Seorang wartawan Mitrapol.com, Stefatunus Tawas, diminta meninggalkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP)…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ketua Majelis…