NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah menegaskan pentingnya memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil, wilayah terisolir, dan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Papua Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di Nabire, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menilai keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Papua Tengah, terutama bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat adat di wilayah pedalaman.
Menurutnya, akses keuangan bukan sekadar layanan administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan TPAKD harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan riil masyarakat dengan layanan sektor keuangan yang mudah diakses, terjangkau, aman, inklusif, adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal.
Melalui rapat pleno tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh program yang dirancang tidak berhenti pada tataran kebijakan administratif semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur juga menekankan empat poin utama yang harus menjadi perhatian seluruh pihak dalam memperkuat inklusi keuangan di Papua Tengah.
Pertama, memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kedua, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ketiga, meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijak dan produktif. Keempat, memastikan seluruh program TPAKD berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
Ia berharap rapat pleno TPAKD Tahun 2026 mampu menghasilkan rumusan program kerja yang konkret, terukur, aplikatif, kolaboratif, dan tepat sasaran dalam mempercepat inklusi keuangan di Papua Tengah.
Selain itu, gubernur juga mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah, sektor perbankan, dan lembaga keuangan untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita bekerja bersama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya. [*].
