NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan kawasan pesisir melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Papua Tengah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan pembentukan KKMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Nabire, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Freeport Indonesia, lembaga penelitian, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lingkungan dan pesisir.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan kawasan mangrove bukan sekadar hutan pesisir, tetapi benteng utama kehidupan masyarakat pesisir Papua Tengah.
“Mangrove adalah penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Bukan hanya melindungi pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi tempat hidup berbagai biota laut yang menopang ekonomi masyarakat,” tegas Gubernur Papua Tengah.
Menurut Gubernur, keberadaan ekosistem mangrove memiliki nilai strategis karena berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar.
Namun di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan meningkatnya ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas pembukaan lahan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang tidak terkendali.
“Tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat. Jika tidak ditangani serius, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat pesisir yang hidup dari laut dan lingkungan sekitarnya,” ujar Gubernur Meki.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perlindungan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara menyeluruh.
Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) disebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.
Gubernur Papua Tengah menegaskan KKMD tidak boleh hanya menjadi forum administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak penyelamatan kawasan pesisir Papua Tengah.
“KKMD harus menjadi mesin kolaborasi lintas sektor untuk menyatukan langkah penyelamatan mangrove Papua Tengah,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong lahirnya kebijakan terpadu berbasis satu peta dan satu perencanaan pengelolaan mangrove di seluruh wilayah Papua Tengah.
Selain itu, pemerintah juga meminta percepatan rehabilitasi kawasan mangrove rusak melalui aksi penanaman kembali di wilayah-wilayah pesisir yang mengalami degradasi lingkungan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan melalui pengembangan ekowisata serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Dalam forum tersebut, Gubernur Papua Tengah meminta seluruh anggota KKMD segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing daerah.
Menurut pemerintah, pembangunan Papua Tengah tidak boleh hanya berorientasi pada ekonomi dan infrastruktur semata, tetapi juga harus memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.
“Pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari visi Papua Tengah yang adil, bermartabat, harmonis, maju, dan berdaya saing,” ujar Gubernur Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembentukan KKMD menjadi momentum memperkuat gerakan bersama dalam menjaga kawasan pesisir sekaligus memastikan keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat pesisir Papua Tengah di masa depan. [*].
