HUT ke-64 Uncen, Agus Kenedi Kayame Sampaikan Lima Tuntutan Mahasiswa soal Situasi Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Universitas Cenderawasih (Uncen) tahun 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan lima tuntutan terkait situasi keamanan, perlindungan masyarakat sipil, aktivitas investasi, serta kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Lima tuntutan tersebut disampaikan Agus Kenedi Kayame, Anggota Bidang I Hukum dan HAM, melalui pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Jurusan di Kampus Universitas Cenderawasih Nabire, Selasa (10/11/2026).

Dalam keterangannya, Agus menjelaskan bahwa pernyataan sikap tersebut memuat desakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua, khususnya menyangkut keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Ia mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah situasi keamanan yang sedang berlangsung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam menjamin keselamatan masyarakat sipil dan memastikan perlindungan HAM di tengah situasi konflik.

Pada tuntutan pertama, Agus menyampaikan bahwa mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Pusat, serta Kementerian Pertahanan agar mengambil langkah terkait penarikan pasukan militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai dan wilayah sekitarnya.

Selanjutnya, pada tuntutan kedua, mahasiswa meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat sipil di tengah situasi konflik yang berlangsung di wilayah Papua.

Menurut Agus, keselamatan warga harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan pengamanan. Perlindungan HAM, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil perlu dikedepankan agar warga tidak menjadi korban dalam situasi konflik.

Pada tuntutan ketiga, mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menghentikan program penambahan atau pengerahan pasukan militer di seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya di enam provinsi di Papua.

Sementara itu, tuntutan keempat berkaitan dengan aktivitas investasi di Tanah Papua. Agus menyampaikan bahwa mahasiswa mendesak pemerintah dan kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang diduga tidak memiliki legalitas serta kegiatan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Adapun tuntutan kelima ditujukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar mengevaluasi kebijakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), baik kabupaten maupun provinsi. Evaluasi tersebut diminta mempertimbangkan kebutuhan daerah, kondisi masyarakat, serta aspirasi orang asli Papua.

Agus menegaskan bahwa lima poin pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Tanah Papua. Aspirasi itu mencakup persoalan keamanan, penegakan hukum, HAM, investasi, hingga arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa momentum HUT ke-64 Uncen tidak hanya menjadi peringatan perjalanan institusi pendidikan, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap persoalan sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan masa depan Papua.

Lebih lanjut, Agus menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan investasi dan pembentukan DOB agar pelaksanaannya memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kepastian hukum, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Menurutnya, pembangunan daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Melalui lima tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian serius dan mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing. Mereka juga mengharapkan adanya keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Penyampaian pernyataan sikap ini menjadi bagian dari partisipasi mahasiswa dalam mengawal persoalan publik di Tanah Papua. Mahasiswa berharap dialog, evaluasi kebijakan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dapat menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan serta masa depan Papua. [*]