WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kekeringan dan hujan es di wilayah Kuyawage, Papua Pegunungan, sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami krisis pangan akibat bencana tersebut.
Penyaluran bantuan tersebut dikawal langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten setempat untuk memastikan bantuan diterima masyarakat terdampak secara tepat sasaran pada Jumat (21/8/2026).
Penyaluran dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan pemerintah kabupaten dan provinsi mengenai kondisi masyarakat yang terdampak bencana, terutama setelah tanaman tumpangsari yang menjadi salah satu sumber pangan warga mengalami kerusakan akibat kekeringan dan hujan es.
Total bantuan bahan makanan yang disalurkan mencapai 14 ton 35 kilogram beras, 219 kilogram gula pasir, 219 karton kopi, serta 700 karton mi instan. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat selama menghadapi dampak bencana.
Perwakilan Kemensos RI, Roberto Koibur, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk respons pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak langsung. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga di tengah kondisi yang masih sulit.
“Bantuan ini memang sedikit, tetapi kami harapkan bisa sampai kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. Bantuan yang kami bawa meliputi beras, mi instan, gula, dan kopi,” ujar Roberto.
Roberto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kuyawage yang telah menerima kedatangan pemerintah dalam proses penyaluran bantuan dengan baik serta penuh keterbukaan di tengah kondisi bencana yang masih berlangsung.
Ia menyebut kunjungan tersebut merupakan kali ketiga dirinya datang ke wilayah Kuyawage dalam rangka merespons kondisi bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak mendapat perhatian pemerintah secara langsung.
“Terima kasih untuk masyarakat yang telah menerima kami dengan baik di sini. Atas nama pemerintah pusat, Kementerian Sosial menyampaikan terima kasih karena telah menerima kami di Lembah Kuyawage. Ini merupakan kedatangan saya yang ketiga kali di wilayah Kuyawage. Setiap kali ada musibah di sini, saya mewakili pemerintah pusat sudah datang tiga kali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menegaskan pihaknya mengawal proses penyaluran bantuan agar bantuan dari pemerintah pusat dapat diterima masyarakat terdampak.
Menurut Yanius, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan Dinas Sosial kabupaten dan pemerintah provinsi mengenai kondisi masyarakat di wilayah terdampak.
“Ini datang karena laporan dari Dinas Sosial kabupaten dan provinsi. Karena kami penanggung jawab lapangan, kami kawal sampai di sini bersama-sama hadir di hadapan masyarakat semua,” tegas Yanius.
Yanius meminta proses pembagian bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan serta membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih selama masa pemulihan bencana berlangsung.
Ia menekankan agar anak-anak, perempuan, janda, duda, orang lanjut usia, serta keluarga yang terdampak langsung tidak terlewat dalam distribusi sehingga seluruh warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi dan kebutuhannya masing-masing.
“Lihat anak-anak, ibu-ibu, janda, duda, dan bapak-bapak, semua keluarga. Kami harap semua bisa dapat,” pintanya.
Ia mengatakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten juga akan disiapkan sebagai bagian dari penanganan lanjutan. Namun, besaran bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten akan menyusul, tetapi jumlahnya menyesuaikan kondisi keuangan saat ini,” tambahnya.
Warga Minta Pendampingan Tidak Berhenti pada Bantuan Pangan
Di tengah penyaluran bantuan darurat, masyarakat Kuyawage meminta pemerintah tidak menghentikan pendampingan setelah bantuan pangan diterima. Kerusakan tanaman dinilai tidak hanya berdampak pada kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga mengganggu sumber pangan dan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Mewakili masyarakat Kuyawage, Pdt. Peleo Tabuni, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah. Namun, ia meminta pemerintah tetap memberikan perhatian selama proses pemulihan berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kepada masyarakat di daerah Kuyawage. Kami akan terus mendoakan pemerintah agar terus menyalurkan bantuan kepada kami di sini,” ucap Peleo.
Peleo meminta pemerintah tidak berhenti melakukan pemantauan setelah bantuan darurat disalurkan. Ia berharap pemerintah tetap mendampingi masyarakat hingga kondisi pangan dan pertanian kembali pulih.
Menurut Peleo, masa pemulihan diperkirakan dapat berlangsung hingga 2028. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gambaran kebutuhan pemulihan masyarakat akibat kerusakan tanaman yang mereka alami.
“Kami minta perhatian pemerintah, jangan lepaskan kami. Tetap kontrol kami dalam masa pemulihan yang bisa memakan waktu sampai tahun 2028 agar kita bisa kembali menikmati hasil tanaman. Saat ini, semua hasil tumpangsari yang ada di dalam tanah telah kering dan rusak akibat bencana kekeringan dan hujan es,” ungkapnya.
Ia juga menyebut masyarakat dari tiga denominasi gereja, yakni Kemah Injil, GIDI, dan Baptis, masih bertahan di wilayah tersebut meski menghadapi kondisi sulit akibat kekeringan dan hujan es.
Distribusi Bantuan Masih Menghadapi Kendala Akses
Selain persoalan ketersediaan pangan, proses distribusi bantuan juga menghadapi kendala akses. Tidak seluruh warga terdampak mampu mendatangi lokasi pembagian bantuan karena jarak yang jauh, keterbatasan fisik, serta kondisi kesehatan sebagian masyarakat.
Warga yang masih memiliki kondisi fisik cukup kuat datang menuju titik pembagian bantuan di ujung jalan. Sementara itu, sebagian warga lainnya yang berada dalam kondisi lemah atau sakit harus tetap bertahan di pemukiman masing-masing.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kuyawage membutuhkan pola distribusi yang tidak hanya berorientasi pada titik pembagian, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas warga terdampak, terutama kelompok rentan yang tidak mampu mendatangi lokasi bantuan.
Karena itu, pemulihan pascabencana di wilayah tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, distribusi bantuan yang tepat sasaran, pemulihan tanaman dan sumber penghidupan, hingga pendampingan masyarakat selama masa pemulihan.
Dengan kerusakan tanaman tumpangsari yang menjadi salah satu sumber pangan masyarakat, keberlanjutan pendampingan pemerintah menjadi penting agar bantuan darurat tidak berhenti sebagai respons jangka pendek, tetapi dilanjutkan dengan langkah pemulihan yang mampu mengembalikan ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat Kuyawage. [*].
