NABIRE, TOMEI.ID | Kesenjangan kualitas pembangunan manusia di Tanah Papua masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 menunjukkan selisih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah mencapai 19,78 poin, memperlihatkan belum meratanya akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Provinsi Papua menempati posisi tertinggi dengan nilai IPM 74,69, disusul Papua Barat Daya 70,55, Papua Selatan 69,54, Papua Barat 68,48, dan Papua Tengah 60,64. Sementara itu, Papua Pegunungan berada di posisi terakhir dengan nilai 54,91, satu-satunya provinsi yang masih masuk kategori IPM rendah.
IPM merupakan indikator utama untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.
Rendahnya capaian Papua Pegunungan menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah pegunungan masih sangat kompleks. BPS mencatat akses pendidikan yang belum merata, rendahnya rata-rata lama sekolah, keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya daya beli masyarakat, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebaliknya, Papua dan Papua Barat Daya berhasil mencatat capaian lebih baik berkat peningkatan akses layanan publik, perkembangan sektor pendidikan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Data tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya dua provinsi di Tanah Papua yang berhasil masuk kategori IPM tinggi, yaitu Papua dan Papua Barat Daya. Tiga provinsi lainnya, yakni Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Tengah, masih berada pada kategori sedang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pembangunan manusia di Tanah Papua belum sepenuhnya berhasil. Tantangan terbesar masih berada pada daerah-daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, pelayanan dasar, serta akses ekonomi.
Untuk meningkatkan IPM, BPS menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan melalui peningkatan partisipasi sekolah dan penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan puskesmas dan rumah sakit serta penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi prioritas. Sementara di bidang ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha produktif masyarakat dinilai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan.
Data IPM 2025 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Papua. [*].
