TIOM, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat menyoroti dampak operasi militer nonorganik di Kabupaten Lanny Jaya. Organisasi tersebut menilai pengerahan aparat memperburuk situasi kemanusiaan, memicu korban sipil, serta memaksa sebagian warga mengungsi.
Menurut KNPB, sejak pengemboman di Kampung Igemuli beberapa bulan lalu, dua warga, Yoban Wenda dan Wiringga Wenda, dilaporkan hilang dan hingga kini belum ditemukan.
Akibat situasi itu, warga disebut meninggalkan rumah, ternak, dan kebun untuk mengungsi ke Kampung Wunambugu demi menyelamatkan diri.
KNPB juga melaporkan seorang perempuan berusia 18 tahun, Pedite Weya, tewas akibat ledakan granat pada 6 Juni 2026.
Berdasarkan laporan warga yang diterima KNPB, sejak insiden tersebut masyarakat yang hendak berburu atau mencari hasil hutan diwajibkan meminta izin kepada pos militer. Aktivitas warga juga disebut dipantau menggunakan drone.
KNPB menilai kondisi itu membatasi ruang gerak masyarakat sipil dan memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Ketua KNPB Balim Barat, Demin Tabuni, menegaskan pengerahan militer dalam jumlah besar tidak menyelesaikan akar persoalan di Papua.
“Kami menilai pendoropan militer berskala besar hanya memperkeruh situasi darurat militer dan kemanusiaan tanpa menyelesaikan akar konflik Papua,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera mengambil langkah serius untuk mencegah bertambahnya korban sipil.
“Kami juga sampaikan kepada pemerintah Lanny Jaya agar merespon situasi secara serius untuk menghindari korban masyarakat sipil.”
KNPB menyebut kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Lanny Jaya, seperti Kuyawage, Goa Balim, Balingga, dan Tiomnery. Organisasi itu mendesak agar militer nonorganik tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak membatasi ruang gerak masyarakat sipil. [*].
