KNPB Sentani: Pembebasan Enam Anggota Harus Jadi Momentum Evaluasi Kinerja Aparat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani menilai pembebasan enam anggotanya pada Minggu (7/12/2025) harus menjadi momentum bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan aksi dan kebebasan berekspresi di Papua.

Enam anggota KNPB, Meage Fernando Pase, Alex Tepmul, Melky Pase, Ido Udam, Nesta Enambere, dan Demanus Deal dibebaskan setelah menjalani penahanan sejak Sabtu (6/12/2025) di Polres Jayapura, Doyo Baru. Penahanan terjadi menyusul insiden saat kegiatan ibadah yang digelar KNPB di Sentani.

Pembebasan berlangsung setelah audiensi antara Badan Pengurus Pusat KNPB, KNPB Wilayah Sentani, Departemen GIDI Komisi Hukum dan HAM, serta pendamping hukum dari lembaga bantuan hukum dengan pihak kepolisian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua KNPB Wilayah Sentani, Sadraks Lagowan.

Juru Bicara KNPB Sentani, Nofis Esema, menyebut insiden berawal dari kesalahpahaman aparat terhadap kegiatan ibadah yang digelar organisasi.

“Kesalahpahaman itu memicu tindakan represif. Belasan anggota serta massa aksi termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami kekerasan fisik,” tegasnya.

Nofis menambahkan bahwa aparat penegak hukum perlu mengevaluasi mekanisme penanganan aksi warga agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Aparat harus menghormati hak berkumpul dan berekspresi sebagaimana dijamin undang-undang. Penahanan sepihak dan kekerasan tidak boleh menjadi pola,” ujarnya.

Puluhan anggota KNPB Sentani melakukan long march menuju Polres Jayapura di Doyo untuk menjemput keenam anggota yang ditahan. Mereka akhirnya dibebaskan pada pukul 14.20 WIT dan langsung bergabung dengan anggota lainnya.

KNPB Sentani mengecam tindakan represif aparat dan mengingatkan bahwa insiden serupa dapat memicu ketegangan jika tidak ditangani dengan baik. Organisasi ini mendesak kepolisian agar membuka ruang komunikasi yang konstruktif.

“Kami berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan ke depan ada koordinasi yang lebih baik antara KNPB dan aparat,” tutup Nofis Esema. [*]