JAYAPURA, TOMEI.ID | Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP KNPB) menegaskan komitmennya terhadap disiplin perjuangan dan persatuan nasional bangsa Papua sebagai sikap kelembagaan menyikapi pernyataan publik Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, pada 1 November 2025 yang dinilai berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di kalangan rakyat dan elemen perjuangan.
Dalam keterangan resminya, KNPB menyebut bahwa pernyataan tersebut, yang menyerukan dukungan terhadap satu faksi politik dan ajakan membubarkan organisasi lain, berpotensi menimbulkan kebingungan serta perpecahan di tengah masyarakat dan elemen perjuangan bangsa Papua.
“Perjuangan pembebasan bangsa Papua Barat merupakan bagian dari revolusi demokratik nasional dan hak penentuan nasib sendiri. Proses ini tidak dapat dijalankan secara sepihak maupun melalui klaim personal yang mengatasnamakan bangsa,” tegas Juru Bicara KNPB, Ogram Wanimbo, dalam pernyataan tertulis yang diterima tomei.id, Senin (3/11/2025).
KNPB menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Papua yang mencakup semua unsur, politik, diplomasi, militer, adat, dan sipil, yang setara dalam cita-cita nasional untuk membangun masa depan yang berdaulat, adil, dan demokratis.
Dalam pernyataan yang juga diketahui Ketua Umum KNPB, Agus Kosay, ditegaskan bahwa TPNPB merupakan “pagar bangsa”, bukan alat politik bagi kepentingan kelompok tertentu. Menurut KNPB, peran utama TPNPB adalah menjaga keamanan perjuangan nasional, bukan menentukan arah politik atau kepemimpinan bangsa.
KNPB menilai bahwa pernyataan publik yang disampaikan tanpa mekanisme resmi Dewan Militer dan tanpa persetujuan 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) tidak sah secara kelembagaan serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, KNPB telah menyampaikan surat resmi kepada Manajemen TPNPB, Dewan Militer, dan seluruh 36 Kodap di Tanah Papua. Surat tersebut menegaskan pentingnya disiplin organisasi dan mekanisme komunikasi kolektif sebagai prinsip utama perjuangan nasional.
KNPB menjelaskan bahwa arah perjuangan bangsa Papua harus dijalankan melalui tiga tahapan strategis dalam revolusi demokratik menuju penentuan nasib sendiri, yaitu:
Pertama, Fase demokrasi terbuka, yakni ruang bagi rakyat Papua untuk berpikir kritis, berdialog, dan menyampaikan pandangan politik secara bebas.
Kedua, Fase demokrasi terpimpin, yaitu masa penyatuan arah politik nasional dan pembentukan kepemimpinan kolektif melalui musyawarah, bukan ambisi pribadi.
Ketiga, Fase konsensus nasional, yaitu tahap penyatuan seluruh kekuatan politik, diplomasi, dan militer dalam satu kesepakatan nasional guna membentuk wadah politik bangsa yang sah dan demokratis.
KNPB menilai, tindakan sepihak yang melampaui proses tersebut hanya akan memperdalam perpecahan dan melemahkan legitimasi perjuangan baik di tingkat nasional maupun di hadapan komunitas internasional.
Melalui pernyataan resminya, KNPB menyerukan agar seluruh elemen perjuangan bangsa Papua kembali pada garis revolusi demokratik dan memperkuat semangat persatuan sebagai dasar pembentukan wadah nasional bangsa Papua.
“Persatuan sejati bukan tunduk pada individu, tetapi pada cita-cita bersama: kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat,” ujar Wanimbo.
KNPB juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pernyataan individu yang tidak mewakili lembaga resmi perjuangan. Rakyat diimbau memperkuat kesadaran politik, memperluas jaringan diplomasi internasional, serta melanjutkan perjuangan secara damai, terorganisir, dan disiplin. [*].
