MANADO, TOMEI.ID | Komunitas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai (KOMAKAPA) bersama solidaritas mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyatakan penolakan tegas terhadap meningkatnya aktivitas militer dan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Mahasiswa menilai situasi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sipil dan berpotensi membuka ruang kepentingan politik, eksploitasi sumber daya alam, serta perpecahan di tengah masyarakat adat Paniai.
Pernyataan sikap itu disampaikan dalam konsolidasi mahasiswa Papua di Asrama Dogiyai, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin, (18/5/2026), sebagai respons terhadap perkembangan situasi keamanan dan isu pemekaran wilayah yang dinilai tidak lahir dari aspirasi rakyat.
Penanggung jawab aksi, Silvester Kayame, menegaskan bahwa masyarakat Paniai saat ini membutuhkan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan peningkatan pendekatan militer maupun agenda politik pemekaran wilayah.
“Kami menolak segala bentuk militerisasi di Kabupaten Paniai yang dilakukan dengan alasan keamanan, tetapi justru menimbulkan trauma, ketakutan, dan keresahan di tengah masyarakat sipil,” tegas Silvester Kayame dalam konferensi pers di Asrama Dogiyai Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (18/5/2026), yang dikutip tomei.id di Nabire.
Menurutnya, peningkatan kehadiran aparat keamanan di wilayah Paniai tidak dapat dipisahkan dari rencana pemekaran DOB dan masuknya perusahaan maupun aktivitas investasi ilegal yang mulai menyasar wilayah adat masyarakat.
Mahasiswa menilai situasi tersebut berpotensi memicu konflik sosial baru sekaligus mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.
“Kami melihat peningkatan militer, rencana DOB, dan masuknya perusahaan ilegal memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik dan eksploitasi sumber daya alam di tanah adat Papua,” ujarnya.
KOMAKAPA bersama solidaritas mahasiswa Papua di Sulawesi Utara juga menyatakan penolakan terhadap seluruh rencana pemekaran wilayah seperti Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma.
Mahasiswa menilai agenda pemekaran tersebut tidak lahir dari aspirasi masyarakat akar rumput dan justru berpotensi memecah persatuan masyarakat adat Paniai yang selama ini hidup dalam ikatan budaya dan kekeluargaan.
“Kami menolak seluruh rencana pemekaran DOB karena tidak berdasarkan aspirasi rakyat dan hanya akan memecah persatuan masyarakat adat di Paniai,” kata Silvester.
Koordinator lapangan, Jeremias Bunai, menambahkan bahwa masyarakat adat Papua harus tetap bersatu menjaga tanah, hutan, dan identitas budaya dari berbagai kepentingan politik maupun ekonomi yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Ia menegaskan tanah adat bukan objek bisnis politik, kepentingan elit, maupun investasi ilegal.
“Tanah, hutan, dan seluruh sumber daya alam di Kabupaten Paniai adalah milik masyarakat adat, bukan objek bisnis politik, militer, ataupun investasi ilegal,” tegas Jeremias Bunai.
Mahasiswa juga mengutuk berbagai tindakan yang mengatasnamakan pembangunan dan keamanan, tetapi justru menciptakan ketakutan, merusak tatanan sosial masyarakat, dan memunculkan trauma di tengah warga sipil.
Selain itu, mereka menyatakan penolakan terhadap praktik dinasti politik maupun kepentingan elit yang memanfaatkan agenda pemekaran daerah demi kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa turut mendesak Presiden RI, Panglima TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak berwenang agar segera menghentikan aktivitas militer yang dinilai mengganggu kehidupan masyarakat sipil di Kabupaten Paniai.
Mahasiswa juga meminta Komnas HAM, LBH, dan lembaga independen lainnya segera turun melakukan investigasi terhadap dampak militerisasi, rencana DOB, serta dugaan kepentingan di balik aktivitas perusahaan ilegal di wilayah Paniai.
Di akhir pernyataannya, KOMAKAPA bersama solidaritas mahasiswa Papua di Sulawesi Utara mengajak seluruh rakyat Papua, khususnya masyarakat Paniai, untuk tetap bersatu menjaga tanah adat, budaya, identitas, dan memperjuangkan hak asasi manusia demi masa depan Papua yang damai dan bermartabat.
“Rakyat Papua harus bersatu menjaga tanah adat dan masa depan generasi Papua. Jangan biarkan kepentingan politik dan investasi merusak kehidupan masyarakat adat,” tutup pernyataan tersebut. [*].
