Berita

Konflik AS–Iran Tekan Ekonomi Global, Harga BBM Indonesia Terancam Naik

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memanas sejak akhir Februari 2026 mulai memberi tekanan terhadap perekonomian global, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai eskalasi konflik kedua negara tersebut dapat menciptakan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah Indonesia apabila situasi berlangsung dalam waktu lama.

Harga minyak dunia saat ini berada pada kisaran US$77 hingga US$82 per barel. Namun, apabila ketegangan geopolitik meningkat dan mengganggu jalur distribusi energi global, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$100 per barel.

Lonjakan tersebut berpotensi terjadi apabila jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz mengalami gangguan. Selat tersebut merupakan jalur utama distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Menurut Noviardi Ferzi, peningkatan harga minyak di atas asumsi pemerintah akan memberikan tekanan langsung terhadap anggaran negara.

“Jika konflik berlangsung hingga 20 hari ke depan dan harga minyak mencapai US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar. Asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya sekitar US$70 per barel,” ujar Noviardi Ferzi, Sabtu (7/3/2026).

Kenaikan harga minyak memiliki dampak fiskal yang signifikan karena setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.

Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan kuota subsidi BBM sebesar 48 juta kiloliter (KL), yang terdiri dari Pertalite sebesar 29,26 juta KL, Biosolar sebesar 18,63 juta KL, serta minyak tanah sebesar 0,526 juta KL.

Meskipun kuota subsidi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran subsidi energi justru meningkat menjadi sekitar Rp105,4 triliun, atau naik sekitar 11,2 persen.

Menurut Noviardi Ferzi, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

“Ketika harga minyak naik, pemerintah hanya memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu menambah subsidi energi atau menyesuaikan harga BBM di dalam negeri,” jelas Noviardi Ferzi.

Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan.

Menurut Noviardi Ferzi, kondisi tersebut hanya memberikan ruang waktu yang terbatas bagi pemerintah untuk merespons dampak konflik geopolitik.

Jika harga minyak bertahan di kisaran US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp201 triliun.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi energi berpotensi meningkat hingga sekitar Rp515 triliun.

Kondisi tersebut dinilai berisiko mendorong inflasi hingga 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, serta memperlebar defisit anggaran negara.

“Apabila konflik tidak mereda hingga akhir Maret, opsi penyesuaian harga BBM hampir tidak bisa dihindari. Pemerintah mungkin mempertimbangkan kenaikan harga secara terbatas atau melakukan realokasi anggaran agar APBN tetap stabil,” ujar Noviardi Ferzi.

Pemerintah saat ini masih memilih strategi menjaga stabilitas ekonomi sambil terus memantau perkembangan situasi geopolitik global.

Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung.

Menurut Noviardi Ferzi, kemungkinan penyesuaian harga BBM dapat muncul apabila eskalasi konflik internasional terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

“Selama mungkin pemerintah akan menahan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun jika konflik berlanjut tanpa de-eskalasi, penyesuaian harga BBM berpotensi terjadi sekitar akhir Maret atau April,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Panah Papua Soroti Hutan di PSN GOKPL, Kehutanan Minta Data Koordinat untuk Verifikasi

MANOKWARI, TOMEI.ID | Perkumpulan Panah Papua menyoroti dugaan dampak pembukaan kawasan hutan dalam kegiatan Proyek…

5 jam ago

Dinkes Papua Tengah Perkuat Layanan Penyakit Menular di Dogiyai, Kompetensi Petugas Puskesmas Ditingkatkan

DOGIYAI, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes)Provinsi Papua Tengah, memperkuat pelayanan penyakit menular di Kabupaten Dogiyai…

5 jam ago

Pemprov Papua Tengah Dorong Pendidikan Inklusif, Layanan Disabilitas Diminta Berfungsi Nyata

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, mendorong penguatan pendidikan inklusif agar Anak Berkebutuhan…

6 jam ago

TPNPB Klaim Tembak Sopir di Trans Wamena-Nduga, Korban Disebut Aris Sanda

WAMENA, TOMEI.ID | Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung…

12 jam ago

Kaki Keseleo H-7 Wisuda, Rafika Syahabudin Tetap Tegak Raih Gelar Magister

Oleh: Antonius M. Degei Langkah Rafika M. Syahabudin, S.E., M.M., menuju panggung wisuda tidak berjalan…

12 jam ago

Deinas Geley Dorong Perluasan Bandara Nabire dan Pembangunan Terminal Papua Tengah

JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mendorong pemerintah pusat mempercepat pengembangan infrastruktur…

12 jam ago