JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera merealisasikan bantuan studi Tahun Anggaran 2026. Mereka menilai proses penyaluran bantuan berlangsung tidak transparan, sehingga mengancam kelangsungan studi mahasiswa yang tengah menghadapi pembayaran UKT, SPP, KKN, praktik lapangan, dan kebutuhan akademik lainnya.
Desakan itu disampaikan Markus Busub di Jayapura, Rabu (29/7/2026). Menurutnya, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai tahapan pencairan bantuan, padahal Bupati Yahukimo sebelumnya telah menyatakan anggaran bantuan studi telah dialokasikan dan memasuki tahap realisasi.
Markus mengatakan mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta Dinas Pendidikan sejak Mei hingga Juni 2026. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai keterlambatan pencairan maupun besaran bantuan yang diterima.
“Mahasiswa sudah mengumpulkan seluruh persyaratan yang diminta dinas sejak Mei hingga Juni. Tanggung jawab mahasiswa sudah selesai, tetapi sampai hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo belum memberikan alasan maupun tanggapan terkait ketidaktransparanan realisasi bantuan studi. Bahkan jumlah bantuan yang dikirim tidak sesuai harapan mahasiswa,” ujarnya.
Ia juga menilai pola penyaluran bantuan tahun ini berubah drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya bantuan disalurkan berdasarkan pembayaran per semester maupun pemerataan, mekanisme tahun 2026 dinilai tidak lagi memberikan kepastian bagi mahasiswa.
“Kalau dibandingkan dengan sebelumnya sangat berbeda drastis. Dulu ada yang dibayarkan per semester, ada juga yang diberikan secara pemerataan. Namun pada tahun 2026 bantuan studi yang diterima mahasiswa Kabupaten Yahukimo berubah sangat drastis dan tidak sesuai harapan,” katanya.
Markus mengungkapkan berbagai aspirasi mahasiswa telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun belum memperoleh respons. Ia juga menyoroti sikap organisasi KPMY yang dinilainya belum memperjuangkan persoalan tersebut.
“Keluhan mahasiswa banyak yang sudah disampaikan, tetapi tidak sampai pada sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tidak melihat aspirasi mahasiswa. Organisasi KPMY sebagai mitra kerja pemerintah juga diam, sehingga mahasiswa menjadi korban karena harus menghadapi pembayaran SPP, KKN, dan kebutuhan akademik lainnya,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Markus menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Pertama, Dinas Pendidikan diminta segera mencairkan bantuan studi dalam pekan ini karena sejumlah perguruan tinggi swasta telah menutup pembayaran SPP, sementara Universitas Cenderawasih akan menutup pembayaran UKT pada 8 Agustus 2026.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo segera merealisasikan bantuan studi dalam minggu berjalan ini karena sebagian kampus swasta sudah menutup pembayaran SPP, sedangkan Universitas Cenderawasih akan menutup pembayaran pada 8 Agustus. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Kedua, pemerintah diminta merealisasikan bantuan kepada seluruh mahasiswa yang datanya telah dinyatakan valid dengan skema pembayaran per semester. Ketiga, Dinas Pendidikan didesak membuka secara transparan mekanisme dan tahapan penyaluran bantuan agar mahasiswa memperoleh kepastian.
“Kami juga sangat mempertanyakan ketidaktransparanan dalam realisasi bantuan studi ini. Ke depan pemerintah harus bekerja berdasarkan target sehingga mahasiswa tidak terus dirugikan,” ujarnya.
Markus berharap proses pencairan bantuan segera diselesaikan agar mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dapat melanjutkan perkuliahan tanpa terkendala persoalan biaya.
“Kami berharap mahasiswa yang datanya sudah dikumpulkan segera diproses realisasinya agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan selama menjalani studi,” tutup Markus. [*].
