TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua mengikuti Dialog Strategis Percepatan Pembangunan Papua bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Timika, Kamis (30/7/2026).
Forum ini difokuskan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua melalui pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Meki menegaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi fondasi utama transformasi pembangunan Papua pada era Otsus jilid II.
Menurutnya, arah pembangunan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Papua (RIPPP) 2022–2041, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Dokumen tersebut memuat 19 program prioritas untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam konteks nasional, Papua memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya alam, mendukung Asta Cita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, serta pengembangan investasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Meki.
Meki juga mengungkapkan enam gubernur se-Tanah Papua telah membangun komitmen bersama melalui Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua. Komitmen tersebut dituangkan dalam 12 Poin Kesepakatan Timika yang disepakati pada 11 Mei 2026 dan telah disampaikan secara resmi kepada Presiden RI.
Kesepakatan itu mencakup dukungan terhadap Asta Cita Presiden, percepatan proyek strategis nasional seperti Jalan Trans Papua, BBM Satu Harga, KEK Sorong, pengembangan kawasan industri dan sentra pertanian, percepatan pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB), penguatan tata kelola Dana Otsus, revisi Undang-Undang Otsus, peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, penguatan kelembagaan asosiasi gubernur, kolaborasi lintas lembaga, peningkatan kualitas SDM Orang Asli Papua (OAP), pemerataan manfaat sumber daya alam melalui filosofi “satu untuk enam, enam untuk satu”, serta penyelenggaraan pertemuan rutin untuk merumuskan kebijakan strategis bagi pembangunan Papua.
Menurut Meki, percepatan pembangunan Papua hanya dapat diwujudkan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, DPRK, Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, BUMN, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil.
“Melalui forum dialog ini, kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan, antara lain pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, DPRP/DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha nasional maupun swasta, BUMN, mitra pembangunan, dan komunitas internasional,” harapnya.
Ia mengingatkan tanpa koordinasi yang terintegrasi, pembangunan Papua berpotensi berjalan secara sektoral, parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, serta gagal menjawab persoalan mendasar masyarakat secara menyeluruh.
“Saat ini, Papua memiliki arti strategis guna mewujudkan sasaran Indonesia Emas 2045. Kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di wilayah yang sudah maju, tetapi juga dari keberhasilan negara mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua, memperluas akses layanan dasar dan konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan negara secara adil dan setara,” jelasnya.
Meki menegaskan percepatan pembangunan Papua harus menjadi bagian utama agenda pemerataan nasional sekaligus penguatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
Menutup sambutannya, ia berharap dialog strategis tersebut melahirkan rekomendasi yang konkret dan dapat menjadi acuan pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua.
“Besar harapan kami, bahwa dialog ini tidak hanya berupa seremonial semata, tapi bisa menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berawal dari terbitnya matahari dari Timur, yaitu pemerataan pembangunan nasional yang dimulai dari Timur Indonesia yaitu Tanah Papua,” pungkas Meki. [*].
