Berita

Mahasiswa Paniai Desak Pemilihan Kepala Suku Berjalan Transparan dan Sesuai Mekanisme Adat

MANOKWARI, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Paniai, Theofilus Richard Yogi, mendesak agar proses pemilihan Kepala Suku di Kabupaten Paniai dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tetap berpedoman pada mekanisme adat yang sah. 

Desakan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap proses pemilihan Kepala Suku, yang menurutnya harus terbebas dari intervensi kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu.

Menurut Theofilus, lembaga adat merupakan benteng yang menjaga identitas, persatuan, serta hak-hak masyarakat adat Papua. Karena itu, setiap penetapan Kepala Suku harus memperoleh legitimasi adat, bukan lahir dari keputusan sepihak atau kepentingan di luar mekanisme adat.

“Kepala Suku bukan sekadar jabatan kehormatan. Itu adalah amanah untuk menjaga persatuan, mempertahankan tanah ulayat, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Karena itu, pemilihannya harus lahir dari legitimasi adat yang sah, bukan keputusan sepihak,” tegas Theofilus dalam pernyataan yang diterima redaksi tomei.id, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai pengabaian terhadap mekanisme adat tidak hanya melemahkan legitimasi Kepala Suku, tetapi juga berpotensi merusak wibawa lembaga adat yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Paniai.

Theofilus mengajak mahasiswa Paniai di berbagai kota studi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan adat, dan pemuda untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan agar berjalan sesuai nilai-nilai adat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial agar adat tidak diperalat demi kepentingan sesaat.

“Kita tidak ingin lembaga adat kehilangan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai adat dijadikan alat untuk memenuhi ambisi kekuasaan atau kepentingan elit. Ruang dialog harus dibuka seluas-luasnya dan setiap proses wajib menghormati mekanisme adat yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Perbedaan pandangan, kata dia, harus diselesaikan melalui musyawarah adat dan dialog yang mengedepankan persaudaraan guna mencegah konflik horizontal.

Menutup pernyataannya, Theofilus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga marwah adat sebagai warisan leluhur yang tidak boleh dipengaruhi kepentingan apa pun.

“Adat adalah identitas dan harga diri masyarakat Paniai. Mari kita pastikan setiap proses berlangsung jujur, transparan, dan sesuai nilai-nilai leluhur. Jangan pernah menjadikan adat sebagai alat kepentingan sesaat,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Hadiri di HUT ke-30 Panti Uzinmo, Kadinsos: Rawat Anak Yatim Piatu adalah Panggilan Tuhan

WAMENA, TOMEI.ID | Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menyebut merawat anak yatim…

5 jam ago

KNPB Numbay Soroti Kondisi Yahukimo, Sebut Situasi sebagai “Darurat Militer dan Kemanusiaan”

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Numbay Sektor Asya menyoroti kondisi sosial…

5 jam ago

KMPPJ Nabire Kukuhkan 61 Mahasiswa Baru, Dukungan Pemkab Puncak Jaya Diapresiasi

NABIRE, TOMEI.ID | Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Nabire mengukuhkan 61 mahasiswa…

5 jam ago

Tanah Tota Mapia: Hukum Alam, Hak Masyarakat Adat dan Masa Depan Generasi

Oleh: Musa Boma TANAH Mapia adalah mama kami bagi seluruh rakyat Tota Mapia, mulai dari…

6 jam ago

Kapal Induk Pertama Indonesia Tiba, KRI Sriwijaya dan Tantangan di Balik Hibah Italia

JAKARTA, TOMEI.ID | Kapal induk pertama yang masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL),…

6 jam ago

Pemprov Papua Tengah Serahkan KUPA dan P-PPAS Perubahan APBD 2026 ke DPR

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, mulai mengarahkan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran…

6 jam ago