JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Asrama Yame-Owaa Kabupaten Paniai di Kota Studi Jayapura menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati 1 Mei 1963, dengan mengangkat tema “1 Mei 1963 adalah Hari Aneksasi Papua”, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang diprakarsai bidang Hukum dan HAM ini menjadi ruang refleksi kritis mahasiswa terhadap sejarah politik Papua, sekaligus membahas isu hak asasi manusia dan masa depan penentuan nasib rakyat Papua.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan pandangan bahwa narasi “integrasi Papua” ke dalam Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mensyaratkan adanya persetujuan bebas, proses demokratis, serta pengawasan independen.
Salah satu pemantik diskusi, Darki Urobmabin, menilai bahwa proses sejarah Papua perlu dibaca kembali secara kritis dan terbuka, jujur, mendalam, objektif, berani, tanpa manipulasi, tekanan, dan kepentingan politik.
“Proses sejarah Papua harus dilihat secara jujur dan berdasarkan prinsip hukum internasional, termasuk hak rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri,” ujarnya dalam forum diskusi.
Mahasiswa juga menyoroti dinamika sejarah yang melibatkan Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang dinilai masih menyisakan pertanyaan terkait representasi dan partisipasi masyarakat Papua pada masa itu.
Selain aspek sejarah, diskusi turut menyinggung situasi keamanan dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua. Mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan operasi keamanan, seperti Operasi Damai Cartenz dan Operasi Habema, yang menurut mereka berdampak pada masyarakat sipil.
Dalam pandangan mahasiswa, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius, termasuk dari komunitas internasional, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya keterbukaan akses bagi jurnalis dan pemantau HAM ke wilayah Papua guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konflik.
Dorongan dan Sikap Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa Papua mendorong agar isu Papua menjadi perhatian dalam forum internasional, termasuk melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka mengusulkan pentingnya kajian ulang terhadap aspek sejarah, hukum, dan kemanusiaan secara menyeluruh dan objektif.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari nilai universal demokrasi, serta perlunya pendekatan dialog damai yang setara dan bermartabat sebagai jalan penyelesaian konflik.
Selain itu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, baik di dalam negeri maupun diaspora, untuk terus membangun kesadaran kritis, persatuan, dan keterlibatan aktif dalam memperjuangkan keadilan serta pengakuan hak-hak dasar.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa Papua dalam menjaga ruang akademik sebagai tempat bertukar gagasan, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif terhadap sejarah, hak asasi manusia, dan masa depan Papua. [*].
