NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menemukan lonjakan signifikan harga beras di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang kini menembus Rp52 ribu per kilogram (kg).
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam pengendalian inflasi, khususnya di wilayah pegunungan yang menghadapi tantangan distribusi dan akses logistik yang mahal, terbatas, serta sering terhambat kondisi geografis ekstrem.
Temuan tersebut muncul dalam pemantauan intensif yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap pergerakan harga bahan pokok di sejumlah daerah, khususnya wilayah dengan tantangan distribusi tinggi.
“Hari ini yang paling tertinggi itu ada di Intan Jaya, 52 ribu perkilo,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, di Nabire, Kamis (30/4/2026).
Sekda menjelaskan kenaikan harga dipicu oleh tingginya ongkos transportasi menuju wilayah pegunungan, yang berdampak langsung pada harga jual di tingkat masyarakat.
Pemprov lanjutnya, tengah membahas langkah intervensi guna menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasokan.
“Jadi pemerintah juga membicarakan bagaimana cara mengintervensi,” jelasnya.
Di sisi lain, Sumule menegaskan bahwa persoalan di Intan Jaya tidak hanya soal inflasi, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan yang membutuhkan perhatian serius.
“Jika dalam kesempatan ini jika ada pak Sekda Intan Jaya, saya memohon untuk betul-betul memperhatikan,” katanya.
Pemprov Papua Tengah menargetkan peningkatan layanan kesehatan dengan menghadirkan fasilitas yang lebih memadai pada tahun mendatang.
“Saya sudah bicara dengan kepala dinas kesehatan. Mari kita bergandengan tangan. Tahun depan ada rumah sakit yang representatif agar layanan kesehatan di Intan Jaya jauh lebih bagus,” jelasnya.
Selain itu, kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan mendorong optimalisasi sumber daya manusia lokal. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan tenaga asli Intan Jaya yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum terserap.
“Tenaga-tenaga yang kita sekolah itu tolong ditarik di Intan Jaya. Disuruh pulang untuk berkerja melayani masyarakat,” pungkasnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Papua Tengah tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural, terutama akses distribusi dan kualitas layanan dasar, sehingga membutuhkan intervensi terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. [*].
