Mahasiswa Puncak nyatakan situasi “darurat militer”, desak penarikan pasukan TNI-Polri

NABIRE, TOMEI.ID | Ikatan Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Papua (IKMPP) se-Kota Studi Nabire menyampaikan sikap tegas atas insiden penembakan warga sipil yang terjadi di Kabupaten Puncak pada 14 April 2026.

Dalam konferensi pers di Karang Tumaritis, Nabire, Senin (20/4/2026), mahasiswa menyatakan situasi keamanan di wilayah tersebut telah berada pada kondisi “darurat militer” yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat sipil.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIT tersebut diikuti oleh delapan ikatan lokal, yakni IPMI, IPMG, IPMS, IPMD ALOI, IPMP, IPMW, IPMB, dan IPMD Penanggung Jawab Puncak Papua, yang turut menyuarakan solidaritas terhadap korban terdampak konflik berkepanjangan.

Para mahasiswa menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam berulangnya peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di tanah Papua, khususnya di wilayah Puncak, serta menuntut penghentian segala bentuk kekerasan bersenjata di lapangan.

Dalam pernyataan sikapnya, IKMPP menilai keberadaan aparat bersenjata di sejumlah kampung justru berdampak pada menyempitnya ruang hidup masyarakat sipil serta meningkatkan ketegangan di lapangan, yang berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan secara berkelanjutan.

Mereka menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini tidak lagi dapat dikategorikan normal dan membutuhkan respons kebijakan yang cepat dan terukur dari pemerintah guna mencegah eskalasi konflik serta dampak kemanusiaan lebih luas.

Tiga tuntutan utama IKMPP

Pertama, IKMPP mendesak pemerintah segera melakukan penarikan seluruh pasukan militer non-organik dari wilayah Kabupaten Puncak dan Tanah Papua guna memulihkan rasa aman masyarakat serta menurunkan eskalasi konflik.

Kedua, mereka meminta pembukaan akses kemanusiaan secara menyeluruh, termasuk fasilitasi evakuasi warga terdampak serta menjamin masuknya lembaga independen seperti Lembaga Bantuan Hukum Papua dan Komnas HAM untuk melakukan investigasi lapangan secara objektif dan transparan.

Ketiga, IKMPP menuntut adanya proses penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel terhadap dugaan pelaku penembakan warga sipil di Distrik Kembru dan sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Puncak, sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga.

IKMPP menegaskan bahwa sikap yang disampaikan merupakan hasil konsolidasi kolektif mahasiswa sebagai representasi suara masyarakat Puncak di kota studi, bukan sekadar respons insidental terhadap satu peristiwa.

“Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pernyataan IKMPP.

Pernyataan sikap tersebut mempertegas meningkatnya sorotan publik terhadap penanganan situasi keamanan di Papua, sekaligus mendorong negara untuk mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berbasis keamanan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil secara menyeluruh. [*].