NABIRE, TOMEI.ID | Komandan TPNPB di Intan Jaya, Mayor Aibon Kogoya, meminta Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan menghentikan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya. Ia menegaskan bahwa wilayah yang disebut sebagai area pertempuran oleh kelompoknya berada di sepanjang Jalan Trans Nabire.
Pernyataan tersebut disampaikan Mayor Aibon Kogoya melalui laporan yang diterima Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) TPNPB dan dipublikasikan dalam siaran pers yang diterbitkan Sabtu (6/6/2026).
“Wilayah perang kami ada di Jalan Trans Nabire. Jika mau cari saya silakan datang di Jalan Trans Nabire, jangan lagi membunuh warga sipil yang tidak bersalah,” kata Mayor Aibon Kogoya sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut.
Dalam keterangannya, Aibon juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar menghentikan operasi militer di Intan Jaya. Ia turut menyoroti dugaan penggunaan serangan udara, bom, dan ranjau darat yang menurutnya berdampak terhadap masyarakat sipil.
Mayor Aibon Kogoya juga meminta agar tempat-tempat ibadah tidak dijadikan sasaran dalam operasi keamanan. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan TPNPB kepada pemerintah pusat melalui siaran pers mereka.
Selain itu, Aibon mengklaim bahwa sejak Agustus 2025 hingga April 2026 telah terjadi serangkaian kontak senjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia di wilayah yang disebutnya mencakup Intan Jaya, Paniai, dan Nabire.
Dalam pernyataannya, ia mengklaim kelompoknya kehilangan ratusan butir amunisi yang dirampas aparat keamanan. Di sisi lain, ia juga mengklaim TPNPB berhasil merampas amunisi dan senjata milik aparat keamanan serta menyebabkan korban jiwa dalam sejumlah kontak senjata.
Namun demikian, seluruh klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait pernyataan yang disampaikan Mayor Aibon Kogoya.
Dalam siaran pers yang sama, Aibon Kogoya kembali menyampaikan pandangan politik TPNPB terkait status Papua serta alasan kelompoknya melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, DPRK Intan Jaya, para kepala suku, dan masyarakat untuk menghentikan pembahasan maupun pengembangan proyek pertambangan di wilayah Intan Jaya, khususnya proyek pertambangan emas di Blok Wabu.
Menurut Aibon, keberadaan perusahaan pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan konflik di wilayah tersebut. Ia mencontohkan kondisi di kawasan pertambangan Papua yang menurutnya telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom serta jajaran pimpinan TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, maupun pemerintah pusat terkait sejumlah klaim dan pernyataan yang disampaikan Mayor Aibon Kogoya melalui siaran pers TPNPB tersebut.
Tomei.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang, akurat, lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. [*].
