NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut ditegaskan bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan, tetapi menjadi bagian dari penguatan kinerja birokrasi untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
BACA JUGA: Meki Nawipa Ajak Pimpinan Gereja Bersinergi Tangani Persoalan Papua Tengah
Lima pejabat yang dilantik masing-masing Elieser Yogi, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah; Albertus Adii, S.T., M.Si. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Denci Meri Nawipa, S.IP., M.M. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Dr. Tumiran, S.Sos., M.AP. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan; serta Ewonggen Kogeya, S.Th., M.AP. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung setelah seluruh tahapan pengisian JPT Pratama dijalankan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan proses pengisian jabatan telah melalui tahapan seleksi dan uji kompetensi untuk memastikan pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial sesuai tuntutan jabatan.
Dalam sambutannya, Meki menyebut proses tersebut telah memperoleh rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 42931/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 26 Agustus 2026.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial dan bukan pula hanya perpindahan atau pengisian jabatan. Pelantikan adalah pemberian amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Meki dalam pidatonya.
Meki menegaskan jabatan JPT Pratama memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, pejabat yang dilantik tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah ke dalam program serta kebijakan yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia meminta lima pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, memperkuat konsolidasi internal, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh perangkat daerah.
Menurut Meki, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi penting agar setiap program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kebijakan harus diarahkan pada target pembangunan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
Gubernur juga mengingatkan para pejabat agar menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Kinerja birokrasi, menurutnya, harus dapat diukur dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli gubernur, para asisten sekretariat daerah, kepala biro, rohaniwan, serta tamu undangan lainnya.
Meki juga menyampaikan apresiasi kepada Panitia Seleksi, tim asesor, BKN, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengisian jabatan hingga tahapan pelantikan dapat terlaksana.
Ia kemudian meminta pejabat yang baru dilantik menjaga kerja sama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Selamat dan sukses kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Tingkatkan terus kinerja, jaga kebersamaan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan Provinsi Papua Tengah yang kita cintai,” kata Meki. [*].
