NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan arah pembangunan 2026 harus bergerak lebih terukur, sinkron, dan berdampak langsung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan RKPD yang digelar selama tiga hari, Selasa hingga Kamis.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Eliezer Yogi, yang menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi instrumen strategis, krusial, dan menentukan dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan terarah, terkoordinasi, serta tepat sasaran.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, pemborosan anggaran, maupun program yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Penyelarasan ini wajib, agar seluruh program prioritas berjalan satu arah, berbasis kewenangan yang jelas, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah secara konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Yogi.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan tidak boleh bersifat elitis, tetapi harus membuka ruang partisipasi luas, aktif, dan inklusif bagi masyarakat adat, pemuda, perempuan, serta penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan yang adil dan representatif.
Dalam kerangka itu, pemerintah juga menegaskan bahwa penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus difokuskan secara disiplin pada sektor-sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar, sesuai amanat regulasi dan kebutuhan prioritas daerah.
Forum Musrenbang ini diikuti sekitar 600 peserta dari delapan kabupaten yakni Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, dengan keterlibatan luas, aktif, representatif, dan strategis. Hadir pula unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan pemuda, akademisi, media, serta mitra pembangunan yang berperan langsung, kritis, kolaboratif, dan menentukan arah kebijakan.
Untuk memperkuat kualitas perencanaan, sejumlah narasumber nasional dan daerah turut dihadirkan, termasuk perwakilan kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga strategis lainnya. Kehadiran pemangku kepentingan ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan berbasis data, analisis, dan kondisi riil di lapangan.
Selama tiga hari pelaksanaan, forum diisi dengan pemaparan kebijakan, pembahasan teknis dana Otsus, hingga finalisasi rancangan RKPD. Setiap kabupaten diwajibkan mengusulkan minimal 10 program prioritas yang selaras dengan visi gubernur dan kebutuhan masyarakat secara spesifik dan terukur.
Tidak hanya fokus pada perencanaan, kegiatan ini juga memberi dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari konsumsi hingga logistik, melibatkan pelaku UMKM Papua Tengah sebagai langkah nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, kegiatan turut dirangkaikan dengan penampilan seni budaya Papua yang menjadi simbol penguatan identitas, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya dokumen perencanaan yang lebih tajam, responsif, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola dana Otsus secara transparan dan bertanggung jawab.
“Targetnya jelas, masyarakat Papua Tengah harus merasakan manfaat nyata dari dana Otsus, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar secara konkret, terukur, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada program yang tidak berdampak,” pungkas Yogi. [*].
