NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menetapkan arah pembangunan yang agresif, terukur, dan berbasis hasil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan RKPD 2026 yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).
Gubernur Meki Nawipa menegaskan kebijakan harus berdampak langsung pada kualitas SDM dan ekonomi lokal. Baginya, forum ini merupakan ruang konsolidasi strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Agenda ini dihadiri para bupati, pimpinan OPD, serta perwakilan pemerintah pusat secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, Nawipa menekankan terobosan besar di sektor pendidikan melalui program pengiriman putra-putri Papua Tengah ke sekolah kedinasan di luar jalur umum, seperti IPDN, Akpol, dan Akmil. Program ini ditargetkan mampu mencetak 1.500 SDM unggul dalam tiga tahun ke depan.
“Kalau kita kirim 500 orang per tahun, dalam tiga tahun kita punya 1.500 orang yang siap kerja di kementerian. Ini langkah konkret membangun SDM unggul Papua Tengah,” tegasnya.
Ia menambahkan, skema kolaborasi pembiayaan antara provinsi dan kabupaten akan diterapkan guna memperluas kuota peserta. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat daya saing daerah, serta membuka akses kerja di level nasional.
Di sektor ekonomi, Nawipa meluncurkan program ambisius penanaman 1,6 juta pohon kopi sebagai gerakan ekonomi berbasis rakyat. Program ini dirancang tidak hanya sebagai kebijakan produksi, tetapi juga sebagai skema pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“Masyarakat buat bibit, kita bayar. Tanam di kebun mereka, kita bayar. Ini harus tepat sasaran untuk orang asli Papua,” ujarnya, menegaskan pendekatan ekonomi yang berbasis insentif dan keberpihakan.
Selain kopi, pemerintah juga mendorong penguatan pangan lokal seperti ubi, keladi, dan sagu, serta pengembangan peternakan tradisional. Nawipa menegaskan pentingnya kembali pada pola konsumsi berbasis kearifan lokal sebagai strategi ketahanan ekonomi jangka panjang.
“Back to basic. Kita wajib makan makanan lokal. Ini bukan sekadar budaya, tapi strategi ekonomi mandiri demi memutus rantai ketergantungan pada produk impor asing,” katanya.
Dalam aspek tata kelola, Nawipa memberi penekanan keras, tegas, disiplin, terukur, konsisten, akuntabel, transparan, progresif, strategis pada sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan hingga ke tingkat bawah.
“Gubernur kerja di level provinsi, bupati di kabupaten. Harus sinkron, terarah, terkoordinasi, sistematis, efektif, efisien, disiplin, terukur, konsisten. Jangan semua turun ke bawah tanpa arah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam forum nasional guna memperjuangkan peningkatan dana otsus melalui kebijakan Kementerian Keuangan yang transparan.
“Kalau tidak hadir, jangan harap dana bertambah. Kita harus perjuangkan langsung kebutuhan daerah secara tegas, agresif, konsisten, terukur, strategis, berani, disiplin, fokus, maksimal,” ujarnya.
Dari sisi capaian, Nawipa mengungkapkan IPM Papua Tengah meningkat dari 60,25 menjadi 60,64 pada 2025, didorong program pendidikan gratis. Namun, ia menekankan perlunya penguatan lanjutan melalui program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dengan skema pembiayaan bersama.
Sementara itu, terkait ekonomi makro, Gubernur Meki Nawipa mengakui adanya kontraksi akibat faktor eksternal, namun menegaskan sektor non-utama tetap menunjukkan pertumbuhan positif sekitar 2 persen yang stabil, resilien, adaptif, progresif, terukur, konsisten, menjanjikan, berkelanjutan, optimistis.
“Kita minus karena faktor tertentu, tapi sektor lain tumbuh. Ini harus dilihat dengan data akurat, valid, bukan sekadar opini,” katanya.
Ia juga menyoroti angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 29,45 persen. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta segera melakukan pendataan Orang Asli Papua secara by name by address guna memastikan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran dan terukur.
Menutup arahannya, Nawipa menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan atau wacana, tetapi harus menghasilkan output nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat secara konkret.
“Kerja nyata itu lebih nyaring daripada bicara. Orang tidak butuh janji, orang butuh hasil konkret, tegas, cepat, terukur, jelas, transparan, konsisten, berdampak, terbukti,” pungkasnya. [*].
