TAMBRAUW, TOMEI.ID | Lebih dari 10 warga sipil dilaporkan ditangkap dalam operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada 17–18 Maret 2026. Penangkapan tersebut memicu sorotan setelah muncul klaim bahwa warga yang diamankan tidak terlibat dalam aktivitas bersenjata.
Informasi itu disampaikan oleh Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka melalui siaran pers yang dirilis pada Kamis (19/3/2026).
Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menjelaskan bahwa penangkapan terjadi saat aparat melakukan operasi di Distrik Fef, wilayah perbatasan antara Kabupaten Tambrauw dan Sorong.
Menurut keterangan yang disampaikan, aparat melakukan penyisiran di sejumlah kampung sebelum membawa warga yang ditangkap ke markas militer di wilayah Tambrauw.
TPNPB menegaskan bahwa warga yang diamankan merupakan masyarakat sipil dan tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
“Lebih dari 10 warga sipil ditangkap dalam operasi tersebut, padahal mereka tidak terlibat dalam peristiwa yang terjadi,” demikian pernyataan resmi TPNPB.
Operasi tersebut disebut berkaitan dengan insiden sebelumnya, yakni pembunuhan terhadap dua orang yang diduga sebagai agen intelijen militer Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.
Namun, TPNPB menyatakan warga sipil yang ditangkap tidak memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut, sehingga penangkapan dinilai tidak tepat sasaran.
Selain penangkapan, TPNPB juga melaporkan adanya dugaan tindakan kekerasan serta penembakan di sejumlah kampung yang memicu kepanikan warga hingga sebagian mengungsi ke hutan.
Dalam pernyataannya, TPNPB mendesak Prabowo Subianto untuk segera membebaskan warga sipil yang ditahan serta menghentikan operasi militer di wilayah tersebut guna mencegah dampak sosial yang lebih luas.
Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait laporan tersebut.
Informasi tersebut disampaikan oleh Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka melalui siaran pers yang dirilis pada Kamis. Redaksi tomei.id akan terus memperbarui informasi secara faktual dan berimbang. [*].
