Berita

Pembangunan Gedung Pemerintahan Papua Tengah Dimulai, Target Selesai Akhir 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, resmi memulai pembangunan gedung-gedung utama di Pusat Pemerintahan, dengan target penyelesaian seluruh proyek pada akhir tahun 2026.

Peletakan batu pertama dilakukan pada 27 Desember 2025, mencakup Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPR, dan Gedung MRP, yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN.

BACA JUGA: Gubernur Papua Tengah Tegaskan Disiplin, Integritas, dan Orientasi Kinerja ASN di Awal Tahun 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, menjelaskan, bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi juga membangun tiga tower untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.

“Kedua kegiatan ini bersifat multi-tugas kontrak, dan kami menargetkan selesai pada akhir 2026,” ujar Mambrasar usai apel pagi di kompleks kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Gelar Apel Gabungan Awal 2026, Gubernur Tekankan Profesionalisme ASN

Tahap awal pembangunan OPD mencakup tiga tower, sementara dua tower tambahan sedang dalam tahap perencanaan. Secara keseluruhan, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan delapan tower agar seluruh OPD dapat menempati gedung baru pada awal 2029.

Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan juga meliputi penataan infrastruktur pendukung, termasuk jalan, kelistrikan, sistem informatika, dan jaringan telekomunikasi. Kerja sama dengan PLN dan Telkomsel telah dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung siap saat gedung selesai.

“Lokasi seluruh gedung berada di Pusat Pemerintahan, dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Tahap awal, OPD seperti PPKD dan Satpol PP akan menempati gedung terlebih dahulu,” jelas Mambrasar.

Selain pembangunan gedung, pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas air bersih. APBN telah mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk rusun, sementara pemerintah provinsi sedang melakukan survei sumber air baru di Kalibiru atau Kali Jernih agar Pusat Pemerintahan memiliki pasokan air mandiri.

Mambrasar menegaskan, semua pembangunan mengikuti arahan Gubernur Papua Tengah dan berfokus pada penataan kawasan strategis yang menghubungkan bandara serta delapan kabupaten. Program ini diharapkan dapat disahkan oleh Kemendagri pada awal Februari atau Maret 2026 dan siap diluncurkan secara resmi. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Nobar Film “Pesta Babi” di Jayapura Jadi Ruang Kritik Sosial, AKJB Soroti Perampasan Tanah dan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komunitas Anak Kompleks Jalan Baru (AKJB), Kotaraja, Kota Jayapura, menggelar kegiatan nonton…

17 jam ago

Pelajar Tewas Ditembak Aparat di Tembagapura, Mahasiswa Mimika Desak Pemda dan DPRD Usut Tuntas

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pelajar dan Mahasiswa Mimika Kota Studi Jayapura menggelar aksi mimbar bebas dan…

18 jam ago

Pemprov Papua Pegunungan Bergerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Ratusan Pengungsi di Wamena

WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai bergerak cepat melakukan pendataan sekaligus menyalurkan bantuan…

18 jam ago

Mulai 19 Mei, Uncen Resmi Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur JMSB dan RPL 2026

JAYAPURA, TOMEI.ID | Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Tanah Papua telah resmi…

21 jam ago

HIPMI Papua Pegunungan Gelar RAKERDA Perdana, Soroti Kemiskinan dan Dorong Lahirnya Pengusaha Muda Papua

WAMENA, TOMEI.ID | Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Pegunungan resmi…

23 jam ago

Mahasiswa Paniai Se-Indonesia di Semarang-Salatiga Tolak DOB, Tambang, dan Militerisasi Tanah Adat Papua

SEMARANG, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Semarang–Salatiga menegaskan penolakan terhadap rencana pemekaran…

23 jam ago