Berita

Pembangunan Gedung Pemerintahan Papua Tengah Dimulai, Target Selesai Akhir 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, resmi memulai pembangunan gedung-gedung utama di Pusat Pemerintahan, dengan target penyelesaian seluruh proyek pada akhir tahun 2026.

Peletakan batu pertama dilakukan pada 27 Desember 2025, mencakup Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPR, dan Gedung MRP, yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN.

BACA JUGA: Gubernur Papua Tengah Tegaskan Disiplin, Integritas, dan Orientasi Kinerja ASN di Awal Tahun 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, menjelaskan, bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi juga membangun tiga tower untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.

“Kedua kegiatan ini bersifat multi-tugas kontrak, dan kami menargetkan selesai pada akhir 2026,” ujar Mambrasar usai apel pagi di kompleks kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Gelar Apel Gabungan Awal 2026, Gubernur Tekankan Profesionalisme ASN

Tahap awal pembangunan OPD mencakup tiga tower, sementara dua tower tambahan sedang dalam tahap perencanaan. Secara keseluruhan, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan delapan tower agar seluruh OPD dapat menempati gedung baru pada awal 2029.

Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan juga meliputi penataan infrastruktur pendukung, termasuk jalan, kelistrikan, sistem informatika, dan jaringan telekomunikasi. Kerja sama dengan PLN dan Telkomsel telah dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung siap saat gedung selesai.

“Lokasi seluruh gedung berada di Pusat Pemerintahan, dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Tahap awal, OPD seperti PPKD dan Satpol PP akan menempati gedung terlebih dahulu,” jelas Mambrasar.

Selain pembangunan gedung, pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas air bersih. APBN telah mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk rusun, sementara pemerintah provinsi sedang melakukan survei sumber air baru di Kalibiru atau Kali Jernih agar Pusat Pemerintahan memiliki pasokan air mandiri.

Mambrasar menegaskan, semua pembangunan mengikuti arahan Gubernur Papua Tengah dan berfokus pada penataan kawasan strategis yang menghubungkan bandara serta delapan kabupaten. Program ini diharapkan dapat disahkan oleh Kemendagri pada awal Februari atau Maret 2026 dan siap diluncurkan secara resmi. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Gubernur Meki Nawipa akan Kunjungi Dogiyai Besok, Ini Agendanya

DOGIYAI, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten…

3 jam ago

DKP KINGMI Desak Transparansi Anggaran dan Hentikan Konflik Kwamki Narama

TIMIKA, TOMEI.ID | Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah…

4 jam ago

Musa Boma Tegas Tolak Klaim Tanah Adat, Plang Satgas PKH Dicabut

NABIRE, TOMEI.ID | Pemuda dan Masyarakat Adat SIMAPITOWA mencabut papan nama yang disebut milik Satuan…

5 jam ago

KNPB Nabire Lantik Pengurus Baru Sektor Yamewa, Perkuat Konsolidasi Basis

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Nabire resmi melantik pengurus…

20 jam ago

Wagub Ones Pahabol: Generasi Papua Adalah Matahari Baru yang Harus Bangkit

WAMENA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menegaskan masa depan pembangunan wilayahnya sangat…

1 hari ago

14 Grup Band Papua Pegunungan Bawa Misi Budaya ke PRF IX di Nabire

WAMENA, TOMEI.ID | Sebanyak 14 grup band dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan siap tampil…

1 hari ago