Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utami, saat memberikan keterangan dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Jayapura. [Foto: Humas Pemprov Papua].
JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 21 titik lokasi sepanjang tahun 2026 sebagai langkah konkret menekan inflasi dan menjaga keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utami, menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM bersifat fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di berbagai momentum.
“Menjelang Idulfitri, kegiatan direncanakan di halaman masjid. Saat Natal dan hari besar keagamaan lainnya, kegiatan akan dilaksanakan di rumah ibadah sesuai kebutuhan warga,” jelas Sri Utami.
Menurut Sri Utami, program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen strategis pengendalian inflasi daerah.
“Dengan distribusi pangan langsung kepada masyarakat, stabilitas harga di pasar diharapkan tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis dalam menjamin ketersediaan pangan dari sisi jumlah, keamanan, serta keberlanjutan pasokan di Papua.
“Kegiatan pangan murah dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat agar stabilitas harga dan keterjangkauan pangan tetap terjaga sebelum maupun setelah hari besar keagamaan,” tegas Aryoko Rumaropen.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan stabil di seluruh wilayah Papua.[*].
JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…
DOGIYAI, TOMEI.ID | Memasuki usia ke-54 tahun, Pemuda Kelompok Sinar Bintang Daud meneguhkan komitmen untuk…
NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPRK Nabire, Nanci Karolin Worabay, menegaskan dirinya bukan pihak yang meminta…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan…
NABIRE, TOMEI.ID | Seorang wartawan Mitrapol.com, Stefatunus Tawas, diminta meninggalkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP)…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Ketua Majelis…