JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui pelibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Tanah Papua.
Langkah tersebut diperkuat melalui surat edaran Gubernur Papua kepada seluruh bupati dan wali kota agar memastikan pelaksanaan berbagai program konkret pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Kebijakan itu dinilai penting sebagai respons pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional, sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan stabil hingga wilayah terpencil dan pesisir Papua.
BACA JUGA: Gubernur Papua Ajak Umat Muslim Rayakan Idul Adha Sederhana dan Perkuat Semangat Berbagi
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, mengatakan Pemprov Papua meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat dan aktif dalam menjalankan program pengendalian inflasi secara terukur dan berkelanjutan.
“Gubernur Papua telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mendukung dan memastikan upaya-upaya konkret pengendalian inflasi,” ujar Andry di Jayapura, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, surat edaran tersebut diterbitkan sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Papua.
BACA JUGA: Gubernur Papua Ajak Umat Muslim Rayakan Idul Adha Sederhana dan Perkuat Semangat Berbagi
Ia menjelaskan, terdapat enam langkah konkret yang diminta untuk dijalankan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat berbagai langkah strategis pengendalian inflasi, mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, inspeksi langsung ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan pasokan, hingga memperlancar distribusi komoditas pangan strategis ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di Papua.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong mengembangkan gerakan menanam berbasis pangan lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan kelompok tani masyarakat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Pemprov Papua juga meminta optimalisasi dukungan APBD dan belanja daerah agar intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
“Sementara langkah keenam yakni melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin serta menindaklanjuti hasil rapat secara berkelanjutan,” katanya.
Pemprov Papua berharap penguatan koordinasi lintas daerah tersebut mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. [*].
