NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada 20–30 Juni 2026.
Sambutan Gubernur Papua Tengah dibacakan Staf Ahli Gubernur, Dr. H. Tumiran. Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atas kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.
“Terima kasih kepada tim teknis Bank Papua dan BPKAD yang telah bekerja sama mewujudkan komitmen membangun Papua Tengah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut gubernur, penerapan SIPD-RI berbasis SP2D Online memungkinkan proses pencairan anggaran dilakukan secara real time, sehingga mempercepat pelayanan, memangkas rantai birokrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Karena itu, seluruh pengelola keuangan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan ketelitian dalam penginputan data penerima, mulai dari nama, nomor rekening, NPWP, hingga jenis potongan pajak. Akurasi data dinilai menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran pencairan anggaran melalui sistem baru tersebut.
Melalui pelaksanaan Bimtek, pemerintah berharap aparatur pengelola keuangan memiliki pemahaman yang seragam dalam mengoperasikan SIPD-RI berbasis SP2D Online dan KKPD. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien. [*].
