NABIRE, TOMEI.ID | Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, menyebut Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu daerah otonom baru (DOB) yang lebih cepat mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Menurutnya, capaian itu menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Tanah Papua.
BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Luncurkan SIPD-RI Berbasis SP2D Online dan KKPD
“Kalau saya tidak salah, implementasinya sudah harus dimulai sejak dua tahun terakhir. Tetapi puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, Provinsi Papua Tengah yang baru berusia sekitar tiga tahun justru mampu melangkah lebih maju dibandingkan sejumlah provinsi lain, bahkan provinsi yang lebih dahulu berdiri di Tanah Papua. Ini patut kita apresiasi,” ujarnya.
Tumiran mengatakan laporan Kepala BPKAD Papua Tengah menunjukkan provinsi tersebut termasuk DOB yang lebih dahulu menerapkan sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ini cukup luar biasa. Artinya, kinerja kita, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, lebih baik dibandingkan daerah lain. Karena itu saya mengajak kita semua tetap bersemangat. Sistem aplikasi ini, mau tidak mau, harus kita laksanakan karena merupakan amanat peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain penerapan SIPD-RI dan SP2D Online, Pemprov Papua Tengah juga akan mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran.
“Implementasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah juga harus kita laksanakan. Mungkin nanti dibahas secara paralel dalam bimbingan teknis ini,” katanya.
Tumiran mengapresiasi Bank Papua dan BPKAD Papua Tengah yang menginisiasi pelaksanaan bimbingan teknis tersebut. Ia berharap digitalisasi sistem keuangan mampu mempercepat pencairan anggaran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
“Mudah-mudahan melalui Bimtek ini proses pencairan anggaran menjadi lebih singkat, lebih cepat, lebih transparan, dan mampu meminimalkan berbagai kendala administrasi,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pertama, kita harus memastikan SDM di masing-masing OPD benar-benar memahami seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pencairan anggaran. Karena itu Bimtek ini sangat penting,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar mengantisipasi kendala teknis sebelum sistem diterapkan secara penuh.
“Tidak boleh lagi ada alasan jaringan internet kurang baik atau kendala teknis lainnya. Semua itu harus diantisipasi sejak awal. Kalau memang persoalannya jaringan, maka itu yang harus segera kita tingkatkan,” tegasnya.
Tumiran menegaskan Bimtek tidak hanya bertujuan memperkenalkan aplikasi, tetapi juga membangun budaya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Bimtek ini bukan sekadar mempelajari aplikasi, tetapi membangun pemahaman terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini akan membuat proses pencairan anggaran lebih mudah, lebih modern, lebih transparan, dan yang paling utama lebih akuntabel,” katanya.
Menutup sambutannya, Tumiran mengajak seluruh peserta menjadikan SIPD-RI dan SP2D Online sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta memperkuat pengendalian APBD.
“Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses, mempercepat pelayanan, dan memperkuat pengendalian APBD. Karena itu, yang paling penting adalah mengutamakan ketelitian,” pungkasnya.
