NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, melalui Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra memperkuat pendataan umat berbasis lembaga keagamaan sebagai langkah membangun basis data masyarakat yang lebih akurat, aktual, dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pelayanan serta pembangunan di daerah.
BACA JUGA: Bimtek Microsoft Office BKPSDM Papua Tengah, ASN OPD Akui Keterampilan Kerja Makin Terasah
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama pimpinan lembaga keagamaan yang berdomisili di Kabupaten Nabire, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos., sementara pembahasan dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Edward S. Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han.
Pendataan umat tersebut diarahkan untuk menghimpun informasi masyarakat melalui jaringan lembaga keagamaan yang selama ini memiliki hubungan langsung dengan umat di wilayah pelayanan masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, pendataan akan melibatkan pastor, pendeta, gembala, pandita, imam masjid, serta pimpinan lembaga keagamaan lainnya. Keterlibatan mereka dinilai penting karena para pemimpin agama memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat yang dilayani.
Melalui pola tersebut, data yang dihimpun tidak hanya diarahkan untuk mengetahui jumlah umat, tetapi juga menggambarkan persebaran serta kondisi masyarakat di wilayah pelayanan masing-masing lembaga keagamaan.
Basis data itu selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat Papua Tengah. Dengan informasi yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memiliki pijakan yang lebih kuat dalam membaca kebutuhan masyarakat sebelum menentukan arah pelayanan dan program pembangunan.
Pendataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pelayanan, sasaran program, serta kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.
Pertemuan di Nabire ini merupakan agenda kedua yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah setelah sebelumnya menggelar pertemuan bersama pimpinan lembaga keagamaan di Timika pada, Senin (21/9/2026) lalu.
Dengan memperkuat keterlibatan lembaga keagamaan dalam pendataan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya membangun sistem informasi masyarakat yang tidak berhenti pada angka, tetapi dapat menjadi dasar untuk memahami di mana masyarakat berada, bagaimana kondisi mereka, dan pelayanan apa yang paling dibutuhkan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat ketepatan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat, sehingga program pembangunan dapat diarahkan berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. [*]
