Pemprov Papua Tengah Perkuat Pengawasan Perdagangan, Tekan Disparitas Harga hingga Lindungi Konsumen

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat sistem pengawasan perdagangan sebagai langkah strategis menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, menstabilkan harga, serta menekan disparitas harga yang masih tinggi antarwilayah di provinsi tersebut.

Upaya itu diwujudkan melalui Pelatihan Teknis Pengawasan di Bidang Perdagangan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire, Senin (22/6/2026).

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Matangkan Rapergub Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan IMS

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Dalam sambutannya, Tumiran menegaskan bahwa pengawasan perdagangan tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen serta penopang stabilitas ekonomi daerah.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, efektif, dan berbasis kondisi lapangan di delapan kabupaten di Papua Tengah.

“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan serta berbagi pengalaman,” ujar Dr. Tumiran.

Ia menilai pelatihan ini penting karena melibatkan narasumber dari Kementerian Perdagangan RI, yang diharapkan dapat memperkaya wawasan teknis peserta dalam pengawasan distribusi dan stabilitas harga barang.

Tumiran juga menyoroti persoalan utama yang masih dihadapi Papua Tengah, yakni tingginya disparitas harga kebutuhan pokok antara wilayah pesisir dan pegunungan.

Kondisi tersebut dipengaruhi faktor geografis, mahalnya biaya transportasi, terbatasnya akses distribusi, hingga praktik penimbunan dan permainan harga di sejumlah wilayah.

“Situasi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Karena itu, pengawasan perdagangan harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan perdagangan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kementerian Perdagangan, serta perangkat daerah terkait untuk menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk keterbatasan pasokan, praktik penimbunan, hingga masuknya produk dari luar daerah yang dinilai dapat melemahkan daya saing produk lokal.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penurunan harga telur akibat masuknya pasokan dari luar daerah yang berlebihan, sehingga berdampak pada peternak lokal.

“Jika produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kita tidak perlu mendatangkan barang secara berlebihan dari luar daerah. Tugas kita adalah membangkitkan ekonomi masyarakat dan melindungi pelaku usaha lokal,” katanya.

Selain stabilitas harga, Tumiran juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan standar barang yang beredar, mengingat masih ditemukan produk pangan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan.

Ia berharap peserta pelatihan dapat menjadi ujung tombak pengawasan di daerah masing-masing serta mampu memperkuat perlindungan konsumen.

“Tujuan kita sama, yakni memastikan perdagangan berjalan sehat, distribusi barang lancar, harga tetap terkendali, dan masyarakat memperoleh perlindungan sebagai konsumen,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Pemprov Papua Tengah menargetkan sistem pengawasan perdagangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan kesenjangan harga antarwilayah, serta memperkuat keadilan ekonomi bagi masyarakat. [*].