NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) hingga tingkat kampung melalui sosialisasi penguatan kapasitas bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Selasa (2/7/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan akurat sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa dokumen kependudukan menjadi syarat utama masyarakat memperoleh layanan negara.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik mulai pendidikan, kesehatan, perbankkan, hingga ketenagakerjaan membutuhkan administrasi kependudukan yang lengkap. Maka setiap warga wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” ujar Albertus Iyai menyampaikan arahan Gubernur Meki Nawipa.
Gubernur juga mengimbau seluruh masyarakat Papua Tengah segera melengkapi dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian hingga akta kematian. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan identitas hukum yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai hak dasar.
“Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat napas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya yakni akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankkan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Gubernur.
Ia menegaskan, data kependudukan yang valid menjadi fondasi penyusunan kebijakan, penyaluran bantuan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Tengah.
Sosialisasi diikuti Kepala Distrik Nabire Barat bersama aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Albertus Iyai meminta seluruh peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh agar pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat kampung semakin tertib.
“Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten di kampung masing-masing, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib. Administrasi kependudukan adalah pondasi perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah,” ujarnya.
Kegiatan menghadirkan dua materi utama. Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote, memaparkan pentingnya data dan dokumen kependudukan bagi masyarakat serta pemerintah kampung.
Sementara Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, menjelaskan syarat dan prosedur penerbitan dokumen kependudukan. Diskusi dipandu Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, menegaskan bahwa tertib administrasi kependudukan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan ketepatan kebijakan pemerintah.
“Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran,” kata Roni.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan aparatur kampung mampu mengelola administrasi kependudukan secara tertib, sehingga tersedia data yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pembangunan yang tepat sasaran. [*].
