DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemuda Kampung Idadagi, Marianto Deba, dengan keras menolak pernyataan Kepolisian Dogiyai yang menyebut almarhum Nopison Tebai sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurutnya, tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta karena korban dikenal sebagai pelajar aktif di SMA Negeri 2 Dogiyai.
Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden penembakan yang menewaskan Nopison Tebai pada Minggu, 10 Mei 2026 sekitar pukul 07.20 WIT. Marianto menegaskan, saat kejadian korban tidak terlibat aktivitas bersenjata maupun tindakan kriminal, melainkan sedang berada bersama rekan-rekannya di lapangan bola untuk mempersiapkan kegiatan pencarian dana.
“Korban saat itu sedang bersantai bersama teman-temannya di lapangan bola yang digunakan untuk kegiatan cari dana. Namun terjadi penembakan yang mengakibatkan Nopison Tebai meninggal dunia,” ungkap Marianto Deba.
Ia menilai pelabelan sepihak terhadap korban sebagai anggota KKB telah melukai perasaan keluarga, pemuda kampung, serta masyarakat yang mengenal korban sebagai seorang pelajar. Menurutnya, aparat keamanan seharusnya bertindak profesional dan tidak terburu-buru memberikan stigma tanpa pembuktian yang jelas.
Marianto juga meminta aparat keamanan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi di tengah masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa pelajar dan pemuda memiliki hak untuk hidup aman tanpa dibayangi tindakan kekerasan.
“Kami berharap aparat keamanan tidak lagi melakukan tindakan penembakan tanpa alasan yang jelas. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan setiap persoalan sebaiknya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihak pemuda Kampung Idadagi mengutuk keras tindakan penembakan yang merenggut nyawa seorang siswa SMA yang dinilai masih memiliki masa depan panjang.
“Kami juga mengutuk keras kepada pelaku yang dengan gampangnya melepaskan peluru hingga menewaskan salah satu anak murid SMA yang punya masa depan,” pungkasnya.
Insiden ini kembali menambah daftar panjang sorotan terhadap situasi keamanan di Dogiyai, sekaligus memunculkan tuntutan masyarakat agar aparat mengedepankan pendekatan humanis dan penegakan hukum yang transparan dalam setiap operasi di wilayah sipil. [*].
