JAYAPURA, TOMEI.ID | Polemik penutupan jalur mandiri umum (JMSB) pada Program Studi Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen) memicu perhatian serius di kalangan mahasiswa. Di tengah kekhawatiran menurunnya akses pendidikan kedokteran bagi generasi muda Papua, Fakultas Kedokteran (FK) Uncen menegaskan bahwa jalur mandiri tetap dibuka melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah dan diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Uncen mendesak pihak rektorat dan Fakultas Kedokteran untuk membuka kembali akses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri umum. Desakan itu disampaikan Sekretaris Umum BEM FISIP Uncen 2026, Vian Gobay, yang menilai banyak lulusan SMA/sederajat di Papua bercita-cita menjadi dokter, namun menghadapi keterbatasan dalam mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) berbasis komputer, khususnya siswa dari wilayah pedalaman.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Uncen, Inneke Viviane Sumolang, menjelaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru di FK Uncen sejauh ini tetap berjalan melalui dua mekanisme utama.
“Penerimaan mahasiswa untuk FK Uncen terdiri dari dua jalur, yaitu jalur nasional melalui ujian serentak nasional dan jalur mandiri kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan tomei.id Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan, jalur mandiri berbasis kerja sama Pemda itu telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan secara khusus diarahkan untuk membuka akses lebih luas kepada Orang Asli Papua.
“Yang diutamakan adalah Orang Asli Papua,” kata Inneke.
Menurutnya, mekanisme penerimaan dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas Kedokteran Uncen dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama teknis.
Sejumlah daerah di Tanah Papua disebut telah memanfaatkan skema tersebut untuk mengirim putra-putri terbaiknya menempuh pendidikan kedokteran di Uncen. Kabupaten Jayawijaya tercatat telah mengirimkan 34 mahasiswa dalam dua tahun terakhir. Sementara Kabupaten Sarmi mengirim lima mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengirim 10 mahasiswa.
Selain itu, kerja sama serupa kini tengah diproses bersama Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Boven Digoel. Pelaksanaan tes akademik bagi calon mahasiswa dari kedua daerah tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pekan depan.
Inneke menegaskan, pola penerimaan melalui kerja sama Pemda merupakan strategi untuk memastikan akses pendidikan kedokteran benar-benar menyentuh anak-anak Papua, terutama dari wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan teknologi.
“Jadi sampaikan saja bahwa sekarang ada jalur mandiri melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, supaya betul-betul yang masuk adalah Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemda diberi kewenangan memilih langsung calon mahasiswa dari daerah masing-masing sebelum mengikuti tes akademik yang dilaksanakan langsung di wilayah asal peserta, bukan di Kota Jayapura.
“Biasanya tes dilakukan di daerah. Minggu depan kami akan ke Mamberamo Tengah dan tes dilaksanakan di sana, bukan di Jayapura,” tambahnya.
Pernyataan Fakultas Kedokteran Uncen tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keresahan mahasiswa terkait masa depan akses pendidikan kedokteran bagi generasi muda Papua, khususnya mereka yang berasal dari daerah terpencil dengan keterbatasan sarana pendidikan dan teknologi digital. [*].
