MALANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-Malang Raya bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang mengeluarkan pernyataan sikap terkait meningkatnya operasi militer dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sejumlah wilayah Tanah Papua.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Malang, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026), sebagai bentuk protes terhadap pendekatan keamanan yang dinilai terus digunakan negara dalam merespons berbagai persoalan di Papua.
Dalam pernyataan tertulisnya, massa aksi menilai Papua terus mengalami peningkatan pengiriman aparat militer dan kepolisian sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mereka menyebut pendekatan militer masih menjadi pola utama negara dalam menangani konflik dan persoalan sosial-politik di Papua.
“Negara terus menggunakan pendekatan militer dalam merespons setiap persoalan di seluruh Tanah Papua,” demikian isi pernyataan sikap IPMAPA se-Malang Raya, FRI-WP, dan AMP KK Malang.
Mereka juga menyoroti berbagai operasi keamanan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Dogiyai, Puncak Papua, Puncak Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, Tambrauw, hingga Mimika yang disebut berdampak terhadap masyarakat sipil.
Dalam pernyataan itu, organisasi mahasiswa Papua tersebut mengutip laporan Project Multatuli tahun 2025 yang mencatat keberadaan puluhan ribu personel TNI dan Polri di Papua, serta meningkatnya jumlah warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata dan operasi keamanan.
Selain itu, mereka menyinggung sejumlah insiden kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2026, termasuk peristiwa di Dogiyai pada 31 Maret hingga 1 April 2026 yang disebut menewaskan delapan warga sipil, serta kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMA bernama Napison Tebai pada 10 Mei 2026.
Mereka juga menyoroti insiden di wilayah Kemburu, perbatasan Puncak Papua dan Puncak Jaya, pada 13–15 April 2026 yang disebut menyebabkan belasan warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak.
Selain itu, organisasi mahasiswa Papua tersebut turut menyinggung sejumlah kasus lain yang terjadi di Yahukimo, Puncak Jaya, Mimika, Tambrauw, dan Maybrat yang menurut mereka perlu diusut secara terbuka dan independen.
Atas berbagai peristiwa tersebut, IPMAPA se-Malang Raya bersama FRI-WP dan AMP KK Malang mendesak negara segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Dalam poin tuntutannya, mereka meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen guna mengusut berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Puncak Papua, Timika, dan sejumlah wilayah lain di Tanah Papua.
“Mendesak segera membentuk tim investigasi independen serta melibatkan semua pihak untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan di Tanah Papua,” demikian salah satu poin tuntutan mereka.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mengadili pelaku penembakan terhadap warga sipil, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengungsi, menghentikan pendekatan militer, serta membuka ruang demokrasi di Papua.
Mereka turut menolak pembangunan batalion teritorial dan proyek strategis nasional yang dinilai memperbesar konflik di Papua.
Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi mahasiswa Papua itu juga kembali menyuarakan tuntutan hak menentukan nasib sendiri bagi Orang Asli Papua sebagai solusi politik dan demokratis atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tuntutan, sikap, dan tekanan terhadap operasi militer di seluruh Tanah Papua,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan solidaritas terhadap masyarakat sipil Papua yang disebut terus hidup dalam situasi konflik dan ketidakpastian keamanan di berbagai daerah. [*].
