Persoalan Tanah Adat Memanas, Kedeikoto/Boma Pasang Baliho SP.2 di Distrik Yaro

NABIRE, TOMEI.ID | Ultimatum terbuka patok besi ditancap dan tambang ilegal terus berjalan hingga keluarga besar Kedeikoto/Boma akhirnya memasang baliho peringatan keras di jantung tanah adat yang membuat persoalan tanah adat di Distrik Yaro kian memanas.

Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma memasang baliho besar berisi Surat Peringatan Kedua (SP.2) di dua titik strategis wilayah Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Selasa, 10 November 2026, sebagai ultimatum terbuka dan penegasan sikap mutlak untuk mempertahankan hak adat hak datuk Kedeikoto/Boma yang mereka klaim.

Pemasangan baliho SP.2 itu disertai ultimatum penghentian total aktivitas penambangan di Kali Wami, muara Kali Puma dan Kali Bambu Keriting, yang diklaim sebagai tanah adat hak datuk Kedeikoto/Boma. Keluarga juga menuntut pencabutan patok besi dan ganti rugi kerusakan lingkungan jika aktivitas tambang tetap dilanjutkan.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Kedeikoto/Boma, Bernadus Kedikoto, menegaskan dengan sikap keras, tegas, mutlak dan tanpa kompromi total langkah tersebut diambil karena peringatan sebelumnya tidak diindahkan.

“Surat Peringatan Kedua ini kami sampaikan karena SP.1 maupun pernyataan sikap tegas yang sebelumnya telah disampaikan belum diindahkan. Karena itu kami memasang baliho di dua titik agar persoalan ini diketahui oleh masyarakat luas,” tegas Bernadus kepada tomei.di Nabire, Rabu (11/11/2026).

Bernadus menjelaskan, SP.2 merupakan tindak lanjut dari Surat Peringatan Pertama (SP.1) yang telah disampaikan kepada para pihak terkait. Dokumentasi pemasangan baliho, kata dia, disiapkan sebagai bukti administrasi apabila persoalan berlanjut ke proses hukum adat maupun hukum positif.

Dalam SP.2 tersebut, keluarga Kedeikoto/Boma melayangkan lima tuntutan tegas: Pertama, Jhon Kegou, Alprida Mekei, Enni Mekei, Damiana Mekei dan pihak terkait lainnya diminta segera memberikan klarifikasi dan mencabut patok besi yang ditanam di atas tanah adat Kedeikoto/Boma.

Kedua, pihak-pihak tersebut diminta menyampaikan permohonan maaf tertulis dengan surat pernyataan bermeterai berisi komitmen tidak mengulangi tindakan yang dinilai mengganggu hak adat. Ketiga, Mias Makai, Peles Makai dan pihak terkait diminta menghentikan seluruh aktivitas penambangan di Kali Wami, muara Kali Puma.

Keempat, Enni Mekei dan pihak terkait diminta menghentikan aktivitas penambangan di Kali Bambu Keriting. Kelima, seluruh investor yang beroperasi di dua lokasi tersebut diminta menghentikan kegiatan operasional.

Khusus kepada para investor, keluarga mengingatkan agar tidak mengabaikan SP.2. Jika aktivitas tambang tetap berlangsung, keluarga menyatakan akan menuntut pertanggungjawaban berdasarkan hukum adat hak datuk Kedeikoto/Boma, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerusakan ekosistem alam dan lingkungan.

Bernadus menegaskan, pemasangan baliho SP.2 bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk keseriusan tegas, terbuka, mutlak sebagai ultimatum terakhir mempertahankan tanah leluhur adat keluarga dalam memperjuangkan hak.

Pihaknya berharap seluruh pihak menghormati peringatan tersebut dan mengedepankan penyelesaian dengan itikad baik, jujur, adil, bermartabat tanpa merugikan hak datuk melalui mekanisme hukum adat maupun hukum positif yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Tomei belum memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam SP.2 maupun pihak investor. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan. [*]