NABIRE, TOMEI.ID | Plt Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang hingga 11 Agustus baru mencapai 33,37 persen.
Silwanus menilai capaian tersebut masih rendah dan harus segera direspons seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Percepatan pelaksanaan program dan pengadaan dinilai penting agar keterlambatan penyerapan tidak berdampak pada target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Serapan APBD Baru 24,22 Persen, Bapperida Papua Tengah Desak OPD Percepat Program
Penegasan itu disampaikan saat Monitoring Meja Semester I Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 di Aula RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).
Silwanus mengatakan monitoring meja merupakan instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, sekaligus mendeteksi sejak awal persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
“Dengan monitoring yang baik, kita dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah strategis untuk mencapai sasaran yang diharapkan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif,” kata Silwanus.
Ia mengingatkan tanpa pengendalian yang kuat, berbagai persoalan berisiko terlambat terdeteksi dan dapat berujung pada kesalahan, penundaan, hingga kegagalan program.
“Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring meja ini menjadi sangat penting, terutama mengingat kita sudah berada pada semester I (bulan Januari sampai Agustus) tahun anggaran ini,” tegasnya.
Silwanus kembali menekankan realisasi anggaran 33,37 persen per 11 Agustus 2026 masih berada pada kategori rendah. Bahkan, sejumlah OPD tercatat memiliki progres realisasi di bawah 50 persen.
“Saya mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) untuk mempercepat proses pengadaan. Penting untuk selalu mematuhi regulasi yang ada serta mengutamakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan yang dilakukan,” tegas Silwanus.
Ia meminta setiap OPD tidak menunda pelaporan apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Persoalan yang cepat dilaporkan, menurutnya, akan lebih mudah ditangani sebelum mengganggu pencapaian target.
“Terkait dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan, saya ingin menekankan bahwa masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang progres realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen. Untuk itu, saya mengingatkan seluruh Kepala OPD untuk mempercepat sisa kegiatannya, supaya sesuai dalam penyerapannya. Keterlambatan dalam pelaporan tidak hanya menghambat proses monitoring, tetapi juga dapat berdampak pada evaluasi kinerja kita secara keseluruhan,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Papua Tengah menyediakan Aplikasi Dalevbang sebagai sarana pemantauan perkembangan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Seluruh OPD diminta memanfaatkan aplikasi tersebut dalam proses e-monitoring dan evaluasi.
Pemanfaatan sistem digital tersebut diharapkan mempercepat pemantauan, mengidentifikasi hambatan, serta memperkuat pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Setelah monitoring meja ini, akan dilaksanakan sesi laporan perkembangan realisasi penyerapan dana dan pencapaian target keluaran dari setiap OPD. Hal ini menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja OPD. Saya meminta agar seluruh laporan OPD disampaikan dengan transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam pelaporan akan sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja kita,” terang Silwanus.
Menurut Silwanus, rendahnya serapan anggaran tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Rendahnya realisasi dapat memengaruhi pelaksanaan program, pencapaian target keluaran, serta manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.
Karena itu, percepatan belanja harus dilakukan secara terukur dengan tetap mematuhi regulasi, menjaga kualitas pekerjaan, serta memastikan setiap anggaran menghasilkan keluaran dan manfaat yang jelas.
Silwanus menegaskan pengendalian dan evaluasi yang konsisten menjadi kunci agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan hasil sesuai target pembangunan Papua Tengah.
“Mari kita semua berkomitmen untuk menerapkan pengendalian program yang efektif demi mencapai hasil yang diharapkan. Bersama-sama, kita bisa Mewujudkan Papua Tengah Emas Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan,” ajaknya.
Dengan serapan baru 33,37 persen, Pemprov Papua Tengah dituntut mempercepat pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran. Tantangannya bukan hanya mengejar angka penyerapan, tetapi memastikan percepatan belanja menghasilkan program yang tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. [*].
