NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hingga Monitoring Meja Semester I, realisasi keuangan baru mencapai 24,22 persen, sedangkan realisasi fisik hanya 14,63 persen.
Capaian tersebut menjadi perhatian serius Bapperida Papua Tengah karena waktu pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2026 tersisa sekitar empat bulan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tidak tertinggal dan belanja daerah tetap efektif.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menyampaikan arahan itu dalam Monitoring Meja Semester I yang berlangsung 13–14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 26 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Menurut Elieser, Monitoring Meja merupakan bagian dari fungsi pengendalian untuk mendeteksi persoalan sedini mungkin sekaligus memastikan program yang dibiayai APBD berjalan sesuai target.
“Fungsi Pengendalian merupakan sejumlah tindakan untuk mengikuti pelaksanaan program dan kegiatan, serta kemungkinan untuk mengambil tindakan korektif sedini mungkin dalam rangka penyesuaian/perbaikan/pemecahan masalah yang terjadi dilapangan, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” kata Elieser.
Berdasarkan data pada aplikasi Dalevbang Papua Tengah, 26 OPD yang mengikuti Monitoring Meja mengelola 175 program, 503 kegiatan dan 1.545 subkegiatan dengan total pagu APBD sebesar Rp3,177 triliun.
Dari pagu tersebut, realisasi belanja keuangan baru mencapai Rp769,768 miliar atau 24,22 persen. Sementara realisasi belanja fisik tercatat 14,63 persen.
Angka tersebut dinilai masih rendah sehingga membutuhkan langkah percepatan dari setiap OPD. Pengendalian diperkuat agar hambatan pelaksanaan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berakhirnya tahun anggaran.
“Pengendalian program/kegiatan melalui Monitoring Meja dilaksanakan untuk menjamin agar penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang dibelanjakan melalui APBD dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan,” kata Elieser.
Bapperida juga menekankan agar OPD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan realisasi fisik berjalan sesuai jadwal, sasaran dan target kegiatan.
OPD diminta terus melakukan entry realisasi fisik sebagai bahan laporan kepada Gubernur Papua Tengah melalui Kepala Bapperida. Data tersebut menjadi instrumen pemantauan perkembangan program sekaligus dasar untuk mengambil langkah korektif apabila ditemukan kendala.
Perhatian khusus diberikan terhadap program yang menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Bapperida meminta OPD memastikan progres pelaksanaan dan realisasi dana tersebut berjalan sesuai perencanaan serta mendukung prioritas pembangunan Papua Tengah.
“Waktu pelaksanaan program/kegiatan kurang lebih 4 bulan ke depan, untuk itu OPD tetap memperhatikan dengan seksama pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya tetap mengentry realisasi fisik sebagai bahan laporan kepada Gubernur C.q Kepala Bapperida,” tegas Elieser.
Setelah Monitoring Meja, Bapperida akan melakukan Monitoring Lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi nyata pelaksanaan program dan kegiatan.
“Bapperida akan melakukan Monitoring Lapangan sesudah pelaksanaan Monitoring Meja,” kata Elieser.
Dengan realisasi keuangan yang baru 24,22 persen dan fisik 14,63 persen, percepatan pelaksanaan APBD menjadi pekerjaan mendesak bagi OPD dalam empat bulan tersisa. Pengendalian diarahkan bukan sekadar mengejar serapan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan program yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah. [*]
