NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk mendukung rencana pembangunan rumah sakit besar tingkat provinsi pada 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat fasilitas kesehatan, meningkatkan pemerataan pelayanan medis, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Selain pembangunan rumah sakit provinsi, pemerintah daerah juga memperjuangkan pembangunan fasilitas kesehatan di sejumlah kabupaten, penambahan dokter spesialis, rehabilitasi puskesmas, pengadaan peralatan medis, hingga penyediaan ambulans udara berupa helikopter untuk menjangkau wilayah terpencil.
Berbagai kebutuhan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan itu membahas tujuh agenda prioritas sektor kesehatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada pemerintah pusat, mencakup pembangunan infrastruktur medis, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan, serta percepatan penanganan pasien darurat di wilayah terpencil.
Deinas mengatakan, sejumlah usulan yang disampaikan bersama Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mendapat respons dari Kementerian Kesehatan. Salah satu perhatian utama adalah pembangunan rumah sakit besar di tingkat provinsi serta penguatan fasilitas rumah sakit di kabupaten-kabupaten.
“Puji Tuhan, kami bersyukur karena tujuh agenda prioritas yang kami sampaikan mendapat respons. Rumah sakit besar di Provinsi Papua Tengah dan rumah sakit di kabupaten-kabupaten juga menjadi bagian dari program yang akan dibantu Kementerian Kesehatan,” kata Deinas.
Menurutnya, pemerintah pusat meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten menyiapkan lahan sebagai salah satu persyaratan awal untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Untuk tingkat provinsi, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah sakit besar. Kesiapan lahan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan perencanaan dan koordinasi pembangunan bersama pemerintah pusat.
“Intinya, kami ditugaskan oleh Wakil Menteri agar pemerintah delapan kabupaten dan satu provinsi menyiapkan lahan. Kalau lahan sudah ada, program-program yang kami ajukan kepada Kementerian Kesehatan bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain pembangunan rumah sakit, pemenuhan tenaga dokter spesialis juga menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang diperjuangkan pemerintah daerah. Penambahan tenaga medis tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di kabupaten yang masih mengalami kekurangan dokter dengan keahlian khusus.
Di sisi lain, pemerintah provinsi turut mengusulkan rehabilitasi 54 dari total 117 puskesmas yang tersebar di Papua Tengah. Usulan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kondisi bangunan dan meningkatkan kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Pemprov Papua Tengah juga mengajukan dukungan pengadaan peralatan pemeriksaan kesehatan, termasuk perangkat laboratorium yang dapat digunakan di wilayah dengan keterbatasan pasokan listrik. Selain itu, kebutuhan obat-obatan dan penguatan operasional pelayanan kesehatan turut disampaikan sebagai bagian dari agenda pembenahan sektor kesehatan.
Perhatian lainnya adalah usulan penyediaan ambulans udara berupa helikopter untuk mendukung evakuasi pasien dari wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui transportasi darat.
Deinas menjelaskan, keberadaan ambulans udara sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pasien dalam kondisi darurat, termasuk ibu yang membutuhkan pertolongan persalinan, korban kecelakaan, serta pasien dengan kondisi medis yang memerlukan penanganan segera.
“Selama ini kita hanya mengenal ambulans darat. Tetapi sekarang pemerintah pusat menyiapkan ambulans udara berupa helikopter untuk membantu pelayanan kesehatan di Papua, termasuk Papua Tengah,” jelasnya.
Terkait rencana penempatan dan operasional helikopter, Deinas mengatakan pemerintah daerah masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Gubernur Meki Nawipa. Sejumlah wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi penempatan antara lain Paniai, Timika, Nabire, dan Puncak Jaya.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Tengah yang mencakup wilayah pegunungan, lembah, dan daerah terpencil membutuhkan dukungan sistem transportasi medis yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat. Dalam situasi darurat, kecepatan evakuasi menjadi salah satu faktor penting untuk memberikan kesempatan penanganan medis kepada pasien.
Deinas menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu terus membangun komunikasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah dapat ditangani secara bertahap.
“Kalau kita diam diri, siapa lagi yang akan membangun. Oleh sebab itu, kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kekurangan di daerah harus kita sampaikan agar bisa dilengkapi melalui dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan delapan pemerintah kabupaten dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Melalui berbagai usulan prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata, sehingga masyarakat di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan tenaga medis yang dibutuhkan. [*].
