NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menggelar aksi nasional secara serentak di berbagai kota studi di Indonesia pada Senin (18/5/2026) di Karang Pasar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Aksi tersebut dilakukan melalui mimbar bebas dan jumpa pers sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait sejumlah isu sosial dan politik di Papua Tengah.
Namun aksi itu diwarnai ketegangan setelah terjadi gesekan antara massa pendukung pemekaran Kabupaten Moni dan kelompok mahasiswa SMI-KP di lapangan.
Dalam keterangannya, Penanggung Jawab Umum SMI-KP, Paulo Mote, menyoroti tindakan Ketua KNPI Provinsi Papua Tengah, Yustinus Tebai, yang dinilai telah melontarkan narasi yang dianggap membungkam kebebasan demonstrasi mahasiswa.
Menurut Paulo, alasan yang dikaitkan dengan tragedi Dogiyai dan tragedi Puncak untuk menghentikan aksi mahasiswa justru memicu polemik dan kecurigaan di tengah massa aksi.
“Kami menilai setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Papua Tengah,” tegas Paulo Mote kepada tomei.id dalam jumpa pers di Nabire siang tadi.
Ia menegaskan, tindakan yang dianggap mencoba membubarkan atau menghalangi jalannya aksi dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Paulo juga menyebut aksi solidaritas terkait tragedi Dogiyai dan Puncak sebelumnya mendapat dukungan luas dari mahasiswa delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk simpati dan empati terhadap korban konflik.
“Mahasiswa hadir menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menciptakan kekacauan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mencoba membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Gabriel Gobai selaku bagian dari penanggung jawab umum SMI-KP menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tetap berkomitmen menjaga aksi berjalan damai, tertib, dan sesuai koridor demokrasi.
Menurut Gabriel, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk isu kemanusiaan dan dinamika pemekaran daerah di Papua Tengah.
“Kami berharap seluruh pihak menghormati ruang demokrasi mahasiswa dan tidak membangun narasi yang dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat,” kata Gabriel Gobai.
Sementara itu, Kristina Mote yang juga menjadi bagian dari penanggung jawab umum SMI-KP menilai gerakan mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap situasi yang berkembang di Papua Tengah.
Menurut Kristina, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap bersuara ketika melihat adanya persoalan kemanusiaan, konflik sosial, maupun kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat.
“Mahasiswa turun menyampaikan aspirasi karena rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Ruang demokrasi tidak boleh dibatasi dengan intimidasi ataupun narasi yang melemahkan gerakan mahasiswa,” tegas Kristina Mote.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memprovokasi situasi di lapangan yang dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat. Kristina menegaskan bahwa aksi mahasiswa dilakukan secara terbuka, damai, dan tetap berada dalam koridor hukum serta prinsip demokrasi.
SMI-KP juga mempertanyakan adanya dugaan kepentingan politik di balik upaya pembubaran aksi tersebut. Pernyataan itu muncul setelah mahasiswa menilai adanya keberpihakan sejumlah pihak terhadap agenda pemekaran Kabupaten Moni di Paniai.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan aksi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip damai dan konstitusional sebagai bagian dari perjuangan menyampaikan aspirasi rakyat Papua secara terbuka.
Aksi nasional SMI-KP tersebut berlangsung di sejumlah kota studi dan diikuti mahasiswa asal Paniai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. [*].
