MANOKWARI, TOMEI.ID | Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak di wilayah Manokwari akan menggelar aksi damai pada Kamis, 7 Mei 2026, dengan tuntutan pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penolakan militerisme di Tanah Papua.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, perempuan, hingga pemuda, yang bersatu menyuarakan kegelisahan atas arah kebijakan pembangunan dan situasi sosial di Papua Barat.
Aksi direncanakan dimulai sejak pukul 07.00 WIT dengan titik kumpul di sejumlah lokasi strategis di Kota Manokwari, yakni Pintu Utama Universitas Papua (UNIPA), Lampu Merah Makalo, Lampu Merah Sanggeng, serta Lampu Merah Wosi Haji Bauw. Dari titik-titik tersebut, massa kemudian bergerak menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Kantor DPR Provinsi Papua Barat sebagai pusat penyampaian aspirasi.
Mengusung tema “Cabut PSN dan Tolak Militerisme”, massa menegaskan penolakan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merusak dan berdampak langsung terhadap masyarakat adat.
Mereka menilai proyek tersebut berpotensi merampas tanah adat, merusak hutan, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Papua Barat. Selain itu, meningkatnya pendekatan militeristik juga disoroti karena dianggap mempersempit ruang sipil dan memperparah situasi kemanusiaan di tanah Papua.
Koordinator Lapangan (Korlap), Nebot, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas kolektif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat.
“Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk bersatu mempertahankan tanah, hutan, dan kehidupan kami dari ancaman perampasan dan kerusakan,” ujarnya.
SRPB juga menekankan posisi strategis Papua dalam konteks global sebagai wilayah dengan kekayaan ekologis tinggi. Mereka menyebut Papua sebagai “benteng terakhir iklim dunia”, sehingga perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat dinilai sebagai hal yang tidak dapat ditawar.
Sekretaris Koordinator Lapangan (Sekorlap), Rusn dan Locap, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan secara damai sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Mereka berharap suara masyarakat akar rumput dapat didengar dan menjadi dasar dalam evaluasi kebijakan.
Melalui aksi ini, massa mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PSN di Papua Barat serta menghentikan pendekatan militeristik dalam menangani persoalan di Papua.
Tak akan diam, SRPB Bergetak juga menegaskan komitmen penuh untuk terus mendorong memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari masa depan Papua yang berkelanjutan. [*].
