JAYAPURA, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim baku tembak dengan aparat TNI-Polri di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, sepanjang 19–30 Juli 2026 menewaskan empat aparat militer Indonesia, satu anggota TPNPB, serta tiga warga sipil. Kelompok itu juga menyebut konflik memicu pengungsian ratusan warga dan mendesak bantuan kemanusiaan internasional segera dibuka di Papua.
Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers IV Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Kamis, 30 Juli 2026, yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Menurut TPNPB, laporan dari Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, menyebut kontak senjata selama hampir dua pekan mengakibatkan empat aparat militer Indonesia menjadi korban, sementara satu anggota TPNPB bernama Estibaga Heluka gugur.
TPNPB juga mengklaim tiga warga sipil tewas, sedangkan ratusan warga lainnya mengungsi ke kawasan hutan di Boven Digoel sebelum berpencar ke wilayah Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, dan daerah sekitarnya. Para pengungsi disebut membangun kamp darurat untuk menghindari konflik bersenjata yang berlangsung di Korowai dan sekitarnya.
Menurut TPNPB, mayoritas pengungsi merupakan warga dari berbagai daerah di Papua yang bekerja sebagai pendulang emas di kawasan tersebut.
Dalam keterangannya, TPNPB mengklaim aparat militer Indonesia mengerahkan tiga helikopter setelah empat aparat ditembak. Kelompok itu menuduh operasi lanjutan disertai penembakan dan pengeboman dari udara yang menyasar permukiman warga sipil sehingga menyebabkan korban jiwa dan memicu pengungsian massal.
Hingga berita ini diterbitkan, klaim tersebut belum memperoleh tanggapan maupun konfirmasi resmi dari TNI.
TPNPB selanjutnya mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto menghentikan operasi militer darat maupun udara di wilayah konflik.
“Hentikan operasi darat dan udara serta penembakan brutal melalui udara dan serangan di pemukiman warga sipil segera dihentikan karena serangan tersebut hanya mengorbankan warga sipil dan pengungsian secara besar-besaran,” demikian pernyataan TPNPB dalam siaran persnya.
Dalam pernyataan yang sama, TPNPB mengklaim terdapat lebih dari 125.931 warga sipil yang mengungsi di berbagai wilayah Papua. Angka tersebut, menurut TPNPB, mengacu pada laporan Human Rights Monitor mengenai pengungsian internal di Papua.
Atas dasar itu, TPNPB mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB, membentuk tim penyelidikan independen atas konflik bersenjata di Papua sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.
TPNPB juga meminta bantuan segera diberikan kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, balita, anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan warga yang membutuhkan layanan kesehatan, pangan, serta perlindungan.
Selain kepada PBB, TPNPB mendesak Komite Internasional Palang Merah (ICRC) turun langsung menangani krisis kemanusiaan di Papua.
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mendesak kepada Palang Merah Internasional untuk turun langsung di lapangan dalam menangani para pengungsi di Papua,” tulis TPNPB dalam siaran pers tersebut.
Siaran pers tersebut ditandatangani Panglima Tinggi TPNPB-OPM Goliath Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Terianus Satto, Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen, dan disampaikan kepada publik oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. [*].
