MIMIKA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, membantah keterlibatan TPNPB Kodap III Ndugama Darakma dalam kasus penembakan dan dugaan penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terjadi pada Agustus 2026.
Bantahan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan Sabtu (12/9/2026), berdasarkan laporan Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Darakma, Brigjen Egianus Kogeya.
Dalam rilis itu, kelompok yang disebut bertanggung jawab justru dituding berada di luar struktur komando TPNPB Kodap III Ndugama Darakma.
Sebby Sambom menyebut, berdasarkan laporan Egianus Kogeya, aksi di Jila tidak diperintahkan maupun dilakukan pasukan Kodap III Ndugama Darakma. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi yang sebelumnya mengaitkan kelompok tersebut dengan insiden terhadap warga sipil di Jila.
Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa kelompok yang dituding terlibat dipimpin John Lokbere bersama Pemne Kogoya. Namun, tudingan tersebut merupakan klaim sepihak dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan belum terverifikasi secara independen.
“Kasus penembakan dan penyanderaan 9 perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika pada 17 Agustus 2026 lalu, itu bukan pasukan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma yang lakukan. Aksi tersebut adalah aksi tandingan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua atau kasus kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan perjuangan Papua Merdeka,” tulis rilis tersebut.
Egianus Tuding Kelompok John Lokbere
Menurut keterangan Brigjen Egianus Kogeya yang dikutip dalam siaran pers, kelompok yang disebut terlibat dalam aksi di Jila merupakan kelompok yang dipimpin John Lokbere bersama Pemne Kogoya.
Rilis tersebut juga mengaitkan kelompok itu dengan sejumlah aktivitas bersenjata yang diklaim dilakukan secara terpisah dari struktur komando TPNPB Kodap III Ndugama Darakma.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut kelompok tersebut sebelumnya telah melakukan kegiatan sendiri. Dalam kronologi versi Egianus, kelompok itu kemudian menyerang pos aparat di Jila pada 17 Agustus 2026.
Serangan tersebut, menurut rilis, menyebabkan satu anggota TNI meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka. Setelah itu, kelompok yang sama disebut melakukan aksi terhadap warga sipil.
Rilis tersebut menuding seorang ibu ditembak hingga meninggal dunia setelah menolak dibawa kelompok tersebut. Sembilan perempuan lainnya kemudian disebut dibawa secara paksa ke kawasan sekitar Bela Satu dan Bela Dua.
“Dan kelompok ini mereka sandera 9 perempuan itu bawa masuk ke Bela Satu dan Bela Dua disekitarnya kemudian dari 9 perempuan itu, dua orang melarikan diri ke arah jurang sampai saat ini belum kembali atau belum ketemu dan 7 lainnya mereka bawa naik ke mereka punya tempat,” demikian bunyi poin dalam rilis.
Polisi Masih Selidiki Pelaku
Terhadap tudingan tersebut, penting dicatat bahwa informasi mengenai siapa kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa Jila masih menjadi bagian dari penyelidikan aparat.
Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak sebelumnya mengatakan polisi telah mengirim personel Brimob dan tim investigasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengejar pihak yang diduga terlibat. Polisi juga menyatakan identitas kelompok pelaku masih didalami.
Laporan aparat menyebut sembilan perempuan diduga dibawa paksa setelah terjadi serangan kelompok bersenjata di wilayah Jila. Di antara korban yang dilaporkan terdapat remaja dan anak-anak, termasuk seorang perempuan yang disebut sedang hamil muda.
Karena itu, tudingan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB terhadap kelompok John Lokbere belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Hingga kini, identitas dan pertanggungjawaban kelompok yang terlibat tetap menjadi kewenangan aparat untuk membuktikannya melalui penyelidikan dan proses hukum.
Egianus Gogoya: Bantah Ada Kodap X Nduga
Selain membantah keterlibatan dalam kasus Jila, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mempersoalkan penyebutan “Kodap X Nduga” dalam kaitannya dengan kelompok yang dituding terlibat.
Dalam rilisnya, struktur pusat TPNPB menyatakan tidak pernah membentuk struktur baru dengan nama tersebut. Mereka menyebut kode Kodap X dalam struktur yang mereka klaim terdaftar adalah Kodap X Paniai.
Karena itu, penyebutan Pemne Kogoya sebagai “Komandan Operasi Kodap X Nduga” disebut tidak sesuai dengan struktur yang diklaim oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.
Rilis tersebut juga menyebut struktur pimpinan pusat organisasi berada di bawah Jenderal Goliath Naaman Tabuni sebagai Panglima Tinggi, Letjen Melkisedek Awom sebagai Wakil Panglima, Mayjen Terianus Satto sebagai Kepala Staf Umum, dan Mayjen Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum.
Bantah Kodap III Berubah Menjadi Kodap 10
Brigjen Egianus Kogeya melalui rilis tersebut juga membantah informasi mengenai perubahan Kodap III Ndugama Darakma menjadi Kodap 10.
“Kodap III Ndugama Darakma menjadi Kodap 10 itu tidak benar dan HOAX. Karena kelompok ilegal tersebut setelah tembak seorang ibu, dan sandera 9 perempuan termasuk di bawa umur di Jila. Dan silahkan cek nomor urut 10 di draf Komando Nasional,” tegasnya dalam rilis.
Pernyataan itu menjadi salah satu bagian penting dari klarifikasi yang disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB untuk menegaskan bahwa kelompok yang dituding terlibat dalam kasus Jila tidak berada dalam garis komando Kodap III Ndugama Darakma menurut versi organisasi tersebut.
Sepuluh Poin Sikap Kodap III
Dalam siaran pers yang sama, TPNPB Kodap III Ndugama Darakma menyampaikan 10 poin sikap terkait kasus Jila.
Poin pertama menyatakan penolakan terhadap penyerangan dan pembunuhan seorang ibu serta dugaan penyanderaan sembilan perempuan warga sipil.
Poin kedua berisi klaim bahwa Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tidak pernah mengajarkan pasukannya melakukan pembunuhan dan penyanderaan terhadap warga sipil.
Poin ketiga meminta Tim Kerja TPNPB Komando Nasional memeriksa kembali draf struktur 36 Kodap untuk memastikan garis komando dan kode wilayah tidak menimbulkan persoalan baru.
Poin keempat kembali menegaskan posisi perjuangan TPNPB berdasarkan narasi organisasi tersebut mengenai penderitaan masyarakat Papua.
Poin kelima dan keenam berisi penolakan terhadap aksi di Jila yang menurut mereka dilakukan kelompok yang tidak bertanggung jawab dan berada di luar garis komando nasional.
Poin ketujuh menyebut kelompok yang dituding tersebut memiliki senjata dan amunisi, tetapi menurut Egianus tidak pernah bergabung dalam perang di wilayah Kodap III Ndugama Darakma.
“Kelompok tersebut mereka punya amunisi, punya senjata namun pada saat saya buka perang pada tahun 2017-2025 hingga 2026 dari Kodap III Ndugama Darakma, kelompok ini tidak pernah bergabung,” tulis poin ketujuh dalam rilis.
Poin kedelapan membahas keberadaan sembilan perempuan yang disebut sebagai korban, sedangkan poin kesembilan menuntut pihak yang dituding bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Poin kesepuluh kembali menegaskan bantahan terhadap isu perubahan Kodap III Ndugama Darakma menjadi Kodap 10.
Bukti yang Diklaim Dilampirkan
Untuk memperkuat bantahannya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut telah melampirkan dua materi dalam siaran pers.
Pertama, video digital yang disebut berkaitan dengan jumpa pers kelompok yang menurut mereka terlibat dalam aksi di Jila. Kedua, rekaman suara Brigjen Egianus Kogeya yang berisi bantahan dan klarifikasi mengenai kasus tersebut.
Dalam penutup rilis, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB kembali menyatakan bahwa aksi terhadap sembilan perempuan di Jila tidak dilakukan oleh pasukan Kodap III Ndugama Darakma dan menilai tindakan tersebut telah merusak nama baik kelompok mereka.
“Dan kami menilai bahwa aksi penyanderaan terhadap 9 perempuan di Distrik Jila lalu mengatasnamakan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma itu sudah melanggar hukum dan sedang merusak nama baik TPNPB Kodap III Ndugama Darakma dibawah pimpinan Brigjend Egianus Kogeya,” demikian pernyataan penutup rilis.
Siaran pers tersebut ditandatangani pimpinan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, yakni Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.
Hingga berita ini disusun, tudingan terhadap kelompok John Lokbere dalam rilis TPNPB tersebut belum memperoleh konfirmasi independen dari pihak yang dituding. Redaksi tomei.id juga menempatkan keterangan aparat sebagai pembanding, mengingat penyelidikan terkait identitas kelompok pelaku masih berlangsung. [*].
