NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melontarkan evaluasi keras terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah berjalan selama kurang lebih 26 tahun, namun dinilai belum sepenuhnya menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Meki Nawipa saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Senin (11/5/2026).
Forum itu mempertemukan para pemimpin dari seluruh Tanah Papua di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas pelaksanaan Otsus yang selama lebih dari dua dekade digelontorkan dengan anggaran besar, tetapi dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar di masyarakat.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Mathius Fakhiri, Mohamad Lakotani, Ali Baham Temongmere, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, DPR RI, MRP, DPRP, kementerian terkait, hingga para kepala daerah se-Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Meki menegaskan bahwa usia Otsus Papua seharusnya sudah cukup matang untuk melahirkan perubahan besar dalam pembangunan manusia Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar.
“Kurang lebih 26 tahun perjalanan Otsus ini. Kalau diibaratkan umur manusia, sudah cukup dewasa untuk melahirkan generasi berikutnya. Tapi hari ini kita masih bicara bagaimana Otsus bisa berjalan lebih baik ke depan,” ujar Meki.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi tajam terhadap implementasi Otsus Papua yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi masyarakat adat di berbagai wilayah Papua.
Sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki juga mengingatkan bahwa pemekaran Papua menjadi enam provinsi tidak boleh melahirkan ego politik maupun sekat kekuasaan antardaerah.
“Satu dalam enam, enam dalam satu. Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua,” tegas mantan Bupati Paniai itu.
Menurut Meki, salah satu persoalan mendasar pembangunan Papua saat ini adalah lemahnya data pembangunan yang akurat serta rendahnya kolaborasi antarpemimpin daerah dalam menyusun arah pembangunan bersama.
“Kita harus jujur, salah satu masalah kita adalah belum punya data yang baik. Selain itu, kadang ketika sudah menjadi pemimpin, kita lupa untuk bekerja bersama. Padahal Papua membutuhkan kerja kolektif,” katanya.
Ia menilai pembangunan Papua selama ini masih berjalan parsial, tidak sinkron, dan kerap terjebak dalam ego sektoral sehingga menghambat percepatan pembangunan yang seharusnya dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, Meki menekankan bahwa Papua membutuhkan strategi pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, bukan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Papua tidak membutuhkan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Papua membutuhkan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan saling menguatkan,” ujarnya.
Meki juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi dana Otsus Papua tahun 2026 harus diimbangi dengan tata kelola yang disiplin, transparan, dan tepat sasaran agar tidak kembali melahirkan ketimpangan sosial di tengah melimpahnya sumber daya alam Papua.
“Jangan sampai Papua kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya tetap tertinggal. Jangan sampai dana besar hadir tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Meki berharap forum koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum konsolidasi besar seluruh pemimpin Papua untuk memperbaiki arah pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu harapan kita bersama untuk Papua,” tutupnya yang disambut tepuk tangan peserta forum.
Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas teknis perangkat daerah, sekaligus memperketat pengawasan dana Otsus demi mewujudkan Papua yang damai, maju, sehat, cerdas, dan sejahtera.[*].
