JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa teologi dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Studi Jayapura membagikan selebaran ajakan mengikuti aksi solidaritas bertajuk “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026 di sejumlah wilayah di Tanah Papua.
Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan aspirasi terkait situasi kemanusiaan, pengungsian warga sipil, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Panitia menyatakan aksi itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi yang mereka nilai masih diwarnai persoalan kemanusiaan, meningkatnya pengungsian warga sipil, serta dugaan pelanggaran HAM. Mereka juga menyebut aksi tersebut bertujuan mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan damai dan dialog.
Roniel Mirin, Aktivis Mahasiswa Teologi dalam keterangan persnya mengatakan aksi tersebut juga bertujuan membangun solidaritas publik terhadap situasi yang, menurutnya, sedang dihadapi masyarakat Papua.
“Kehidupan bangsa Papua sudah berada dalam fase kepunahan oleh karena kekerasan militer dari tahun 1960 hingga sampai sekarang tahun 2026 terus berlangsung di atas kehidupan bangsa Papua,” ujar Roniel di Jayapura, Sabtu (1/8/2026).
Roniel menilai masih adanya pengungsian di sejumlah wilayah menunjukkan ruang hidup dan ruang berekspresi masyarakat sipil belum berjalan secara kondusif.
“Kasus pengungsian yang terjadi hari ini mencerminkan ruang ekspresi bagi warga sipil sangat tidak kondusif. Praktik militer tidak memberikan jaminan hidup sehingga fenomena ini memberikan alarm khusus bahwa Papua sedang kehilangan masa depan dan sedang menuju kepunahan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan negara terhadap Papua lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dibanding perlindungan terhadap masyarakat.
“Pandangan negara terhadap Papua hari ini hanya terhadap sumber daya alam dan ada kemungkinan manusianya mau dimusnahkan,” katanya.
Roniel mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun etnis untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan di Papua.
Di akhir keterangannya, ia menegaskan mahasiswa teologi memposisikan diri sebagai kelompok independen yang akan bergabung bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menyuarakan hak-hak warga sipil.
“Mahasiswa Teologi sebagai kaum independen siap untuk bersolidaritas bersama KNPB guna menyuarakan hak warga sipil sebagaimana dijamin oleh konstitusi untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum,” tutupnya. [*].
