MIMIKA, TOMEI.ID | Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penutupan akses menuju Kampung Banti dan Tembagapura pasca insiden kontak tembak di Mile 50. Ia menilai kebijakan pengamanan tersebut telah berdampak langsung pada krisis kemanusiaan, dengan warga dilaporkan mengalami kelaparan akibat terisolasi.
Dolfin mengungkapkan, sejak pengetatan pengamanan dilakukan pada 11 Februari 2026 di wilayah operasional PT Freeport Indonesia, akses transportasi menuju Kampung Banti, termasuk wilayah Waa, praktis terhenti total.
Akibatnya, distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat tersendat, bahkan dilaporkan memicu kondisi kelaparan di kalangan warga asli.
“Dampaknya warga asli Banti kelaparan. Akses kendaraan sudah tidak ada lagi. Saya minta akses jalan segera dibuka supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tegas Dolfin.
Ia mengaku menerima banyak laporan langsung dari masyarakat terkait kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dinilai sebagai dampak serius dari kebijakan pengamanan yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Menurut Dolfin, fungsi utama aparat keamanan seharusnya memberikan perlindungan, bukan justru menciptakan ketakutan dan membatasi ruang hidup masyarakat sipil.
“Keamanan itu untuk melindungi masyarakat, bukan membuat masyarakat trauma. Jangan sampai akses ditutup total,” ujarnya.
Ia menegaskan, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Banti selama ini sangat bergantung pada jalur mobilitas menuju Tembagapura. Ketika akses tersebut ditutup, maka seluruh rantai distribusi logistik otomatis lumpuh.
“Kalau akses dihentikan, maka bahan makanan tidak masuk. Ini yang terjadi sekarang,” katanya.
Dolfin meminta agar pendekatan keamanan dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat untuk hidup dan beraktivitas.
“Pengamanan silakan jalan, tapi akses masyarakat jangan diblokir. Harus beriringan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti laporan warga terkait dugaan penggunaan kendaraan ambulans oleh aparat keamanan di lapangan. Jika benar terjadi, ia menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap fungsi kemanusiaan fasilitas kesehatan.
“Saya terima laporan mobil rumah sakit dipakai aparat. Itu tidak boleh. Itu untuk pelayanan masyarakat, apalagi banyak warga yang bergantung pada fasilitas tersebut,” ujarnya.
Dolfin menegaskan bahwa masyarakat Banti tidak memiliki keterlibatan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Mile 50. Karena itu, menurutnya, tidak adil jika warga sipil justru menjadi pihak yang paling terdampak.
“Konflik itu bukan dari warga Banti, tapi dari wilayah lain. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru jadi korban,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk segera mengevaluasi kebijakan penanganan konflik agar lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Kondisi ini, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memperburuk situasi sosial di wilayah tersebut.
Dolfin menegaskan bahwa keamanan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat. Ia meminta agar akses jalan segera dibuka dan kebutuhan dasar masyarakat diprioritaskan.
“Keamanan ada karena masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dikorbankan,” pungkasnya. [*].
