DOGIYAI, TOMEI.ID| Rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang akhir-akhir ini menjadi trending topik, ini mendapat penolakan keras dari kalangan legislatif.
Ketua Fraksi Gabungan DPR Kabupaten Dogiyai, Amandus Gabou, dalam keterangannya menyatakan bahwa wacana pemekaran tersebut tidak lahir dari aspirasi murni masyarakat pemilik dusun dan tanah adat Mapia.
Amandus Gabou menilai bahwa rencana pemekaran justru didorong oleh kelompok intelektual Mapia yang merasa tersingkir dari dinamika pembangunan Kabupaten Dogiyai karena perbedaan pandangan politik.
“Jika kita bicara soal pemekaran, tentu harus mempertimbangkan dampak baik dan buruknya. Para tim perumus pemekaran perlu mendengar dengan hati-hati aspirasi rakyat pemilik wilayah,” tegas Gabou, Minggu (1/6/2025).
Gabou yang terpilih sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mapia, menyatakan secara tegas menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Ia menilai wacana tersebut tidak berangkat dari kebutuhan dan kesiapan masyarakat, khususnya dalam hal sumber daya manusia (SDM).
“Saya dipilih oleh masyarakat sebagai penyambung lidah dan tangan rakyat Mapia. Maka saya menyatakan dengan tegas, saya menolak wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya,”ujarnya.
baca juga : Amandus Gabou Desak Kemendagri RI Segera Kaji Tapal Batas DOB Mapia Raya dan Mimika Barat Jauh
Penolakan terhadap pemekaran juga datang dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat akar rumput. Mereka menilai bahwa kualitas dan kuantitas SDM di wilayah Mapia belum memadai untuk mendukung terbentuknya sebuah kabupaten baru.
Menurutnya, kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan ketimpangan dan ketergantungan terhadap pihak luar.
“Pertanyaannya, apakah Kabupaten Mapia Raya ini untuk masyarakat asli atau justru untuk orang pendatang? Ini menjadi tanggung jawab besar bagi tim pemekaran untuk dijawab secara jujur,” tutur Gabou.
Lebih lanjut, Gabou mengingatkan bahwa hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah, yakni soal tapal batas wilayah Mapia dengan sejumlah daerah sekitarnya.
“Wilayah Mapia merupakan wilayah adat yang sangat luas dan hingga kini menjadi sengketa dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Mimika, Kaimana, Nabire, Deiyai, dan Paniai. Jangan tambahkan masalah baru sebelum masalah lama diselesaikan,” pungkasnya.
Wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya diharapkan tidak hanya menjadi agenda elit, tetapi betul-betul dilandasi oleh aspirasi kolektif, pertimbangan objektif, dan kajian yang matang demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial di wilayah adat Mapia. [*]
